Gubernur Khofifah Minta Pembangunan Properti Optimalkan Digitalisasi Perizinan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah saat menghadiri pembukaan Rakerda DPD REI Jatim di hall Hotel Golden Tulip Kota Batu, Rabu (28/9)

Kota Batu, Bhirawa
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansah mendorong para pengembang properti bisa mengoptimalkan digitalisasi perizinan yang semakin mudah dan lancar. Hal ini disampaikan Khofifah saat membuka Rakerda Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jatim yang digelar di hall Hotel Golden Tulip Kota Batu, Rabu (28/9).
Khofifah mengatakan bahwa REI merupakan 10 besar sebagai kelompok yang memberikan kontribusi pembangunan di Jatim. Melalui pengembangan properti telah mampu membuka lapangan kerja yang rata rata menggunkan sistem padat karya. “Hal ini akan berseiring dengan berbagai ikhtiar bagaimana mereka bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran melalui sistem perijinan digital yang mudah untuk diakses,” ujar Khofifah dalam arahannya, Rabu (28/9).
Ia menjelaskan bahwa dalam upaya memberikan kemudahan dalam perizinan, kini pemerintah telah menyediakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau kemudian disebut Online Single Submission (OSS). Perizinan berusaha ini diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha.
“Tapi kalau OSS itu ada satu item yang bermasalah maka prosesnya nggak bisa berlanjut,” jelas Khofifah.
Kemudian hal ini akan dilanjutkan oleh kewenangan Kabupaten/ kota untuk mengkomunikasikan masalah yang ada. Khofifah mencontohkan di antara masalah yang muncul dan perlu dikomunikasikan misalnya tidak bolehnya penggunaan lahan hijau sebagai area properti.
“Pada intinya, rakyat memahami bagaimana perizinan yang sudah dilakukan secara online itu bisa lebih mudah diakses. Beberapa hal memang kita harus duduk lagi bersama Kabupaten/ kota mungkin Rakor bersama dengan tim dari Kementerian PUPR,” katanya.
Saat ini ada enam daerah kota/ kabupaten di Jatim yang menjadi super prioritas dari pembangunan properti yang sedang dikebut, yaitu, Surabaya, Batu, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Kediri. “Saya akan kirim data bagaimana kontribusi resmi keenam daerah yang sekarang sedang menjadi fokus untuk pengembangan ekonomi yang akan menyiapkan pemukim. Karena keberadaan real estate ini perannya sangat signifikan,” tambah Khofifah.
Terkait itu, gubernur menyampaikan beberapa rekomendasi untuk menjadi solusi dalan pembangunan properti. Di antaranya, beberapa daerah yang belum menyusun RDTR agar segera menyusun RDTR elektronik sehingga dapat dilakukan pengintegrasian dengan sistem OSS RBA.
Pada saat terbitnya NIB RBA, pemerintah daerah segera melakukan oengawasan dan melakukan pengusulan pencabutan verifikasi terbit otomatis. Dan untuk proses perizinan Lingkungan Hidup yang belum terintegrasi dengan OSS RBA maka dilakukan pengajuan perizinan secara manual ke pada Kementrian/ Provinsi/ Kab/ Kota sesuai dengan kewenangannya. [nas.wwn]

Tags: