Gubernur Khofifah Targetkan SPIP Jatim Tembus di Level 4

Gubernur Jatim menerima penghargaan pencapaian maturitas SPIP level 3 dari BPKP yang diserahkan di Gedung Negara Grahadi, Senin (20/1).

Pemprov Jatim, Bhirawa
Capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemprov Jatim telah berhasil mencapai level 3. Namun, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak serta merta puas. Pihaknya berharap maturitas SPIP di Pemprov Jatim akan dapat naik di level 4.
Hal tersebut diungkapkan Khofifah usai melantik Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Alexander Ruby Setyohadi Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin(20/1).
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menerima penghargaan pencapaian maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP level 3. Selain Pemprov Jatim, 30 pemerintah kabupaten / kota di Jatim juga meraih maturitas SPIP level 3. Sedangkan, untuk penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 juga diberikan kepada 4 Kabupaten di Jatim yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.
“Level tiga sudah sungguh-sungguh, tapi BPKP kan bikinnya sampai level 5. Kalau ada level 5 berarti masiha da level 4 dan 5. Jadi inilah area untuk kita semua ber fastabiqulkhoirot (Berlomba dalam kebaikan),” tutur Khofifah. Jadi, lanjut dia, jika seluruhnya bersepakat, bupati / wali kota, tim pemprov, auditor, OPD, KPA maupun PPK hari ini menetapkan tekad untuk pecah telor level 4.
“Di kementerian sudah ada yang level 4. Tapi setingkat Pemprov belum ada. Dengan kerja keras dan keseriusan serta digitalisasi sistem yang sudah dilakukan, maka harapan kita bersama dari Jatim pecah telur level 4,” tegas Khofifah.
Untuk mewujudkan tekad tersebut, Khofifah berharap Kepala BPKP Jatim yang baru saja dilantik untuk membangun sinergitas dalam peningkatan SPIP dan APIP. Pihaknya menegaskan, pelaksanaan pemerintah tidak hanya sekadar anggarannya terkirim tapi juga harus delivered. Sebab ini merupakan bagian dari keberseiringan yang harus dilakukan antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP. “Apakah kaitannya dengan akuntabilitas penyelenggaraan, atau ketika melihat feed back dari seluruh sistem yang dilakukan,” tutur dia.
Pemprov Jatim, kata Khofifah, saat ini telah melakukan perencanaan dengan e-planing dan e-budgeting. Tapi pada saat pelaksanaannya, pengawasan harus terus berjalan hingga monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, pihaknya juga berharap ada pengawasan yang berjalan pada saat melihat feed back dari seluruh program yang dilakukan. “Orientasinya tentu bukan sekadar anggaran ini habis,” tandasnya.
Selain it, di Pemprov Jatim saat ini ada biro baru, yakni biro pengadaan barang dan jasa. Dari biro ini, akan disiapkan e-katalog lokal. Khofifah berharap, seluruh proses yang sedang berjalan akan mendapatkan pendampingan dari BPKP.
“Pendampingan yang lebih dekat dan kuat saya rasa ini akan berseiring dengan arahan Pak Presiden pada saat rakornas sinergitas. Bahwa ada kebutuhan untuk bisa memberikan penguatan pada langkah-langkah preventif kita,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Dengan pengawasan yang ada, maka seluruh kinerja aparatur tidak sekadar kinerja administratif. Tetapi ada manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat sebagai penerima program. Karena memang diharapkan anggaran ini tidak sekadar send, tapi juga delivered. “Pada posisi ini, kami berharap seluruh SPIP secara sistemik akan bisa melihat bagaimana planning, actuating, monitoring, evaluation dan feedback. Sehingga makin hari makin ada penyempurnaan, improvement , perbaikan, dari seluruh sistem yang dilakukan,” pungkas Khofifah. [tam]

Tags: