Gubernur Kirim Surat Harapan ke Presiden

8-Gubernur-petani-gulaLindungi Petani Tebu
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo secara konsisten terus memperjuangkan nasib petani tebu di Jatim. Ada lima fokus yang akan dilakukannya yakni menetapkan Harga Patokan Petani (HPP), rendemen tebu, larangan pabrik gula rafinasi, memperjuangkan produksi gula Jatim yang surplus agar bisa dijual ke luar provinsi dan harga jaminan petani tebu.
“Permasalahan ini sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus melindungi produksi dalam negeri. Semua negara keputusannya untuk kepentingan nasional terlebih dahulu. Pemerintah harus fungsi melindungi dalam negeri,” kata Soekarwo, saat melakukan dialog bersama Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Serikat Pekerja dan Asosiasi Pedagang Gula, di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Senin (7/4).
Dikatakan, kelima hal ini akan dirumuskan bersama tim dan disampaikan kepada Presiden RI melalui surat. Dari lima hal tersebut, ada yang langsung bisa diputuskan oleh Pemprov Jatim, yaitu gula rafinasi yang masuk di Jatim dan rendemen tebu. Sedangkan HPP Rp9.500 didorong agar segera diberlakukan.
“Jatim sebagai ikonnya gula di Indonesia ini jangan sampai rusak dan bangkrut. Untuk itu, segera dirumuskan bersama mengenai kelima hal itu dan akan disampaikan kepada Presiden melalui surat,” tegasnya.
Mengenai rendemen, Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim, Komisi B, bersama tim yang telah dibentuk harus turun menegakkan perda. Secara bersama-sama harus mengecek mengapa rendemen bisa sampai 7 persen. Secara rata-rata berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, rendemen mencapai 7,9 persen. “Saya akan meminta kepada Komisi B, kalangan perguruan tinggi mengecek dan mengukur tentang rendemen. Tim ini akan turun dan menegakkan Perda,” katanya.
Selanjutnya, disampaikannya, stok gula yang banyak di Jatim ini dikarenakan produk gula rafinasi yang berlebihan. Impor dan pabrik gula rafinasi ini serius akan ditangani. Khusus gula rafinasi yang masuk di Jatim, pihaknya akan melakukan operasi bersama Polda Jatim. Sedangkan mengenai keputusan melempar produk Jatim ke luar Jatim bukan otoritas gubernur, sehingga kebijakan mengenai hal ini perlu disampaikan kepada Presiden RI.
Mengenai kebijakan harga jaminan minimal gula petani, sebagai contoh ditetapkan Rp9.500, akan disampaikan ke Menteri Perdagangan melalui surat yang ditembuskan kepada Presiden. Kalau dulu, mengenai harga jaminan minimal gula petani merupakan tanggung jawab dari PTPN.
Pada kesempatan yang sama, Ketua APTRI HM Arum Sabil mengatakan, APTRI mendesak kepada pemerintah agar impor gula harus berdasarkan kuota di dalam negeri, untuk menjaga demand bukan berdasarkan kapasitas industri makanan dan minuman di dalam negeri. Tahun 2014 ini gula impor mencemaskan para petani tebu termasuk di Jatim.
“Nasib para petani hampir menderita akibat impor gula tersebut. Teror yang menakutkan ini diharapkan dapat dijembatani Gubernur Jatim dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Pakde Karwo untuk melindungi para petani tebu, pabrik gula di Jatim melalui Perda No 17 Tahun 2012. Dalam Perda tersebut terdapat jaminan mengenai rendemen sebesar 10 persen. Dampaknya untuk melindungi petani dan pabrik gula. “Kami mengapresiasi Pakde Karwo telah mendukung aspirasi petani tebu. Mohon agar kami dituntun dan ikut membawa hasil dari tim tersebut bersama-sama ke pemerintah pusat. [iib]

Tags: