Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik Bupati Tuban Fathul Huda dan Wabup Tuban Nur Nahar Hussein periode 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (20/6).
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik Bupati Tuban Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein untuk periode 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (20/6). Bupati dan Wakil Bupati Tuban kali ini merupakan pasangan bupati petahana (incumbent) yang kembali dipercaya masyarakat Tuban pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu.
“Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Tuban, dan saya percaya mampu melaksanakan tugas serta amanat yang diberikan oleh rakyat,” ujar Gubernur Soekarwo di sela pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengingatkan bahwa maju dan tidaknya suatu daerah, sekitar 50 persennya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan sehingga harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah. Selain itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyarankan bahwa pemerintah di daerah harus memiliki daya saing demi kemajuan sekaligus kepentingan masyarakat.
“Ada tiga faktor agar pemerintahan memiliki daya saing, yaitu sumber daya manusia berkualitas, pembenahan insfrastruktur dan perbaikan pelayanan publik,” ucapnya.
Ketiganya, lanjut dia, harus dijalankan bersama-sama sehingga pertumbuhan dan pembangunan, khususnya Kabupaten Tuban menjadi lebih baik serta berkualitas di masa mendatang.
Pakde Karwo juga menjelaskan, dalam hal pembangunan juga harus inklusif. Dalam UU No 25 Tahun 2007 makna pembangunan adalah pembangunan inklusi. Artinya pertumbuhan itu penting, tetapi pertumbuhan tersebut harus bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Tidak ada gunanya tumbuh tinggi tetapi tidak mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Itu dapat menimbulkan kesenjangan sosial, ketidakadilan. Oleh sebab itu dalam pelantikan bupati dan wakil bupati ini diminta untuk melakukan pembangunan dan pemerintahan yang seadil-adilnya. Adil itu lebih dulu daripada kesejahteraan dan kemakmuran,” katanya.
Pakde Karwo juga mengingatkan, fungsi pemerintahan adalah efektivitas bukan efisiensi. Efektivitas suatu program daerah dapat menimbulkan keadilan bagi masyarakat. Efisiensi yang melakukan swasta, sedangkan efektivitas dan keadilan yang melakukan adalah pemerintahan.
“Efektif dulu baru efisien. Jangan efisien baru efektif. Efisiensi bukan untuk pemerintah tetapi untuk perusahaan. Jadi jangan sering-sering pemerintahan bicara efisiensi karena tugasnya efektivitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Fathul Huda ketika ditemui usai pelantikan mengaku bersyukur dan siap mengemban tugas dari rakyat setempat untuk yang kedua kalinya. “Fokus saya hanya satu, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Tuban dan mengentasnya dari kemiskinan,” katanya.
Pesan pada PKK
Usai pelantikan bupati dan wakil bupati, acara dilanjutkan dengan pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban Qodiriyah Fathul Huda. Pelantikan dilakukan langsung Ketua TP PKK Provinsi Jatim dan Ketua Dekranasda Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi.
Dalam pelantikan itu, Bude Karwo, sapaan lekat Nina Soekarwo, memastikan jika TP PKK tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu. Independensi gerakan PKK yang diwadahi dalam kelembagaan TP PKK di setiap jenjang pemerintahan tetap menjadi komitmen bersama. Tim Penggerak dan Kader PKK merupakan relawan yang tidak berpolitik praktis.
“Pelantikan Ketua TP PKK bukan peristiwa langsung dari proses politik. Siapapun kepala daerah yang terpilih, maka kepemimpinan TP PKK independen dan tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu. Di dalam kegiatan PKK tidak melibatkan kegiatan politik,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan kepada TP dan Kader PKK Kabupaten Tuban untuk terus terjun langsung ke masyarakat hingga tingkat Dasawisma. Karena TP PKK kabupaten/kota merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. “TP PKK sering turun langsung ke masyarakat kecamatan dan desa. Blusukan ke desa untuk mengetahui kondisi riil masyarakat, sehingga dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Mengenai Dekranasda, Bude Karwo menyampaikan optimismenya jika Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Potensi tersebut digunakan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Tuban.
Ia meminta kepada ibu-ibu di pedesaan agar memanfaatkan potensi di daerah masing-masing, karena sumber daya pedesaan cukup melimpah. “Kata kunci penting adalah inovasi untuk mampu membuat perubahan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. [iib]
