Gubernur Lantik Lima Pj Bupati/Wali Kota

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membacakan kata - kata pelantikan yang diikuti oleh  Pj Bupati Ngawi, Pj Bupati Situbondo, Pj Bupati Jember, Pj Bupati Gresik dan Pj Wali Kota Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/9).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membacakan kata – kata pelantikan yang diikuti oleh Pj Bupati Ngawi, Pj Bupati Situbondo, Pj Bupati Jember, Pj Bupati Gresik dan Pj Wali Kota Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/9).

Nurwiyatno Pertimbangkan Mutasi di Pemkot Surabaya
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik lima orang Penjabat (Pj) Bupati dan Wali kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/9). Kelima Pj ini menggantikan kepala daerah definitif yang telah selesai masa tugasnya hingga terpilih kepala definitif yang baru.
Kelima Pj tersebut, yakni Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno sebagai Pj Wali Kota Surabaya dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Jatim Zainal Muhtadien sebagai Pj Bupati Situbondo. Selain itu, dilantik pula Kadis PU Bina Marga Provinsi Jatim Supaad sebagai Pj Bupati Jember, Kepala Bandiklat Jatim Akmal Budianto diangkat sebagai Pj Bupati Gresik, serta Kepala Baperpusarsip Jatim Sujono sebagai Pj Bupati Ngawi.
Dari lima bupati/wali kota yang purna tugas, terdapat satu jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana. Untuk jabatan bupati-wakil bupati ada empat, yakni Bupati-Wakil Bupati Ngawi Budi Sulistiyono-Oni Anwar, Bupati-Wakil Bupati Situbondo Dadang Widiarto-Rahmat, Bupati-Wakil Bupati Jember MZA Djalal-Khusen Andalas, serta Bupati-Wakil Bupati Gresik Sambari Halim-M Qosim.
Usai melantik, Gubernur Soekarwo meminta pada para Pj Bupati/Wali kota agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. “Saya percaya (seluruh Pj Bupati dan Wali Kota) akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawab,” kata Soekarwo.
Ia pun menegaskan pada Pj Bupati/Wali Kota agar terus mendorong kekuatan kerjasama dengan forum komunikasi pimpinan daerah, silaturahim dengan pimpinan dan anggota DPRD. “Silaturahim ini untuk memperkuat kerjasama dengan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan,” katanya.
Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo juga menyampaikan terima kasih kepada bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota yang menjabat dan berakhir masa jabatannya. “Maka suasana menjelang Pilkada yang kondusif dan tidak gaduh adalah tugas Pj, karena itu Pj mendatangi daripada didatangi DPRD, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” jelasnya.
Pakde Karwo juga tak lupa menegaskan, jika tugas, kewenangan, hak dan larangan Pj kepala daerah sama seperti bupati/wali kota definitif. Sebab Pj yang baru saja dilantik merupakan Pj yang menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya, bukan karena mengundurkan diri atau berhenti di tengah jalan.
“Kalau Pj itu dilantik karena menggantikan kepala daerah yang mundur atau wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mundur itu baru kewenangannya terbatas. Seperti tidak boleh mutasi. Tapi untuk Pj yang saya lantik hari ini (kemarin) boleh memutasi dan lain-lainnya,” jelasnya.
Usai pelantikan Pj kepala daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo, juga melantik Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda kabupaten/kota yang dijabat para istri Pj kepala daerah. Ini dilakukan karena masa kerja Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda berbarengan dengan masa kerja bupati/wali kota definitif.

Masalah Menanti Nurwiyatno
Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno, resmi menjadi Pj Wali Kota Surabaya setelah dilantik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/9). Setumpuk permasalahan menanti untuk segera diselesaikan, mulai penyerapan APBD yang rendah, komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis hingga permasalahan internal di Pemkot Surabaya.
Pergantian pimpinan Kota Surabaya dari Tri Rismaharini ke Nurwiyatno ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Ini karena kewenangan Pj kepala daerah sama dengan bupati dan wali kota definitif.
Menurut Nurwiyatno, kemungkinan adanya mutasi di tubuh Pemkot Surabaya bisa saja terjadi. Tapi pihaknya masih belum memikirkannya dan bisa menjadi pertimbangan jika sesuai kebutuhan serta berdasarkan evaluasi kepegawaian. “Soal mutasi ?, saya kan belum duduk, nanti saya lihat dulu,” kata Nurwiyatno usai pelantikan.
Langkah awal yang akan dilakukannya, kata Nurwiyatno, akan bersilaturahim dengan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. “Belum tahu apa yang nanti dibahas, yang penting silaturahim dulu,” katanya.
Tidak hanya menata pegawai, tugas berat lainnya yang akan diemban Nurwiyatno adalah mengawal penyerapan APBD 2015 Pemkot Surabaya termasuk pembahasan perubahan APBD. “Tadi disampaikan Gubernur Jatim penyerapan APBD di Surabaya masih kurang. Nanti kita cek masalahnya di mana, nanti kita evaluasi,” ungkapnya.
Selain itu, masalah yang juga perlu mendapat perhatian Nurwiyatno adalah persoalan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan jalan. “Karena masa jabatan Pj itu singkat, nanti dikaji terlebih dulu. Yang penting semua ada solusinya,” tegasnya.
Yang tidak kalah pentingnya dan menjadi tugas utama Pj adalah ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 9 Desember mendatang. Untuk suksesnya Pilkada Surabaya itu, Nurwiyatno menginstruksikan kepada seluruh bawahannya, mulai dari SKPD dan PNS di lingkungan Pemkot Surabaya untuk netral. Tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sesuai dengan arahan Gubernur Jatim Soekarwo, semua Pj, SKPD dan PNS harus netral betul,” katanya.
Menurutnya, demi suksesnya Pilkada Surabaya 2015, semua SKPD dan PNS supaya aparatur pemerintah ini harus netral. Sebagai Pj, dia memang punya tugas utama yang diberikan oleh Gubernur, yakni menyukseskan Pilkada. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua stake holder. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPU, Bawaslu dan lain-lain.
Jika nanti ada SKPD dan PNS yang ketahuan tidak netral, Nurwiyatno mengaku tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi. “Nanti, akan dilihat permasalahan dulu jika ada PNS yang tidak netral. Tentu nanti yang akan melakukan adalah Inspektoral Kota Surabaya,” tandasnya.
Sementarai itu, Tri Rismaharini ketika ditemui usai serah terima jabatan mengucapkan selamat kepada Pj Wali Kota Surabaya dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama satu periode terakhir. “Setelah ini saya mau bersih-bersih rumah dulu dan belum terlalu memiliki rencana selanjutnya,” katanya. [iib]

Tags: