Gubernur Jatim H Soekarwo (kanan), Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (tengah), dan PangdamV/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman (kiri) dibopong oleh para prajurit pada acara simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) usai penandatanganan Ikrar Kesepakatan Damai Pilkada Serentak 2018, di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/2). [trie diana]
Surabaya, Bhirawa
Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2018 di Jatim dipersiapkan secara matang, baik dari pemerintah maupun unsur pengamanan oleh TNI-Polri. Guna menjaga netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) saat berlangsunya Pilkada 2018, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo melarang penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari anggaran APBD serta berswa foto (selfi) dengan Pasangan Calon (paslon).
Saat ditemui pada kegiatan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Makodam V Brawijaya, Rabu (14/2), Gubernur mengatakan, hal pertama yang perlu ditekankan yakni netralitas ASN dalam penyelenggaran Pilkada 2018 di Jatim. Selanjutnya, larangan penyaluran dana hibah saat masa Pilkada. Karena hal tersebut sangat rawan untuk kegiatan politik dan kampanye.
“Sudah saya buatkan surat edaran untuk seluruh ASN di Jatim harus netral. Bahkan edaran tentang hibah dan bansos dihentikan. Tidak boleh disalurkan selama masa kampanye karena akan memengaruhi kenetralan,” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo.
Selain dana hibah dan bansos, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menegaskan netralitas ASN lebih ditekankan pula pada keterlibatan aktif dengan pasangan calon (Paslon) Pilkada. Sebab netralitas ASN sudah diatur dalam surat edaran tersebut. “Jangankan mendukung, selfie (foto-foto) saja tidak boleh. Ini untuk menjaga netralitas ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan politik langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman menambahkan, netralitas TNI saat Pilkada merupakan harga mati. Hal itu, lanjut Pangdam, sudah menjadi perintah dan instruksi langsung dari Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bagi seluruh jajaran TNI di Indonesia.
“Dalam rangka Pilkada, khususnya di Jatim ini TNI harus netral. Saya sudah sampaikan seluruh jajaran tetap jaga netralitas. Apabila ada para prajurit Kodam V Brawijaya yang terindikasi tidak netral, seilakan laporkan ke Kodam,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kapolda Jatim juga menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Jatim Nomor : Mak/2/II/2018 tentang Pengamanan pilkada serentak tahun 2018. Maklumat tersebut dibacakan oleh Kombes Pol Arnapi, Kepala Bidang Hukum Polda Jatim.
“Kepada seluruh anggota Polri Kepolisian daerah Jatim, saya selaku Kepala Kepolisian Daerah Jatim mengeluarkan maklumat sebagai berikut,” ucap Kombes Pol Arnapi saat membacakan maklumat di sela acara Sispamkota Pilgub Jatim 2018.
Adapun isi Maklumat Kapolda Jatim tentang pilkada serentak 2018. Diantaranya, jaga netralitas Polri, laksanakan tugas pengamanan secara profesional, siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi. Petakan potensi kerawanan di setiap tahapan pilkada, serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, sehingga setiap potensi permasalahn dapat segera teratasi.
Perkuat sinergitas dengan TNI, Pemda, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta media, untuk bersama-sama mendukung terlaksananya Pilkada serentak tahun 2018 yang aman, tertib, lancar dan demokratis. Dan siapkan rencana pengamanan kontijensi, serta latihan kepada seluruh personel, sehingga mampu menghadapi eskalasi ancaman yang mengarah pada situasi kontijensi. [bed.iib]
