Gubernur Minta BPKP Periksa Inspektorat

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menegaskan telah meminta Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim untuk memeriksa Inspektorat Provinsi Jatim yang diduga di dalamnya ada penyelewengan pemotongan honor Dinas Luar (DL). Selama pemeriksaan masih dilakukan, mantan Sekdaprov Jatim itu tidak mau menyatakan ada atau tidak ada penyelewengan tersebut.
“Sebenarnya itu kasus lama pada 2012 lalu yang disuarakan sekarang. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyelewengan itu, saya sudah minta BPKP untuk melakukan pemeriksaan,” kata Gubernur Soekarwo ditemui usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/5).
Seperti diberitakan sebelumnya, selama kurun waktu 2011 hingga sekarang telah terjadi dugaan penyelewengan di Inspektorat Provinsi Jatim, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang bertugas memeriksa SKPD atau PNS yang dianggap memiliki kesalahan. Yang lebih memprihatikan, penyelewengan tersebut diduga dilakukan Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Bambang Sadono, dengan cara menggunakan potongan honor DL anak buahnya untuk kepentingan pribadi.
Tentu saja, dugaan penyelewengan ini langsung dibantah keras pejabat yang berkarir di Inspektorat Provinsi Jatim hampir 25 tahun ini. Dia secara tegas menyatakan, tuduhan tersebut adalah fitnah yang diduga dilakukan stafnya yang kecewa saat dimutasi beberapa waktu lalu. Bahkan, untuk menunjukkan keseriusannya itu, Bambang Sadono berani dan siap jika dipanggil atau diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Lebih lanjut, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, mengatakan, dari informasi yang didapat di Inspektorat, memang benar ada potongan yang diambil dari honor DL. Uang tersebut digunakan untuk mentraktir tamu-tamu Inspektorat yang makan di rumah makan di luar kantor Inspektorat Jatim.
“Kalau di dalam (Inspektorat) ya jadi tanggungan Inspektorat. Kalau traktiran makan-makan di luar kan gak ada belanja khusus untuk traktir. Dari situ diambilkan uang potongan honor DL berdasarkan persetujuan bersama,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim ini.
Pakde Karwo menegaskan, potongan-potongan honor DL seperti yang dilakukan di Inspektorat tidak diperbolehkan. “Tapi untuk memastikan semuanya untuk hasil cek dan pemeriksaan dari BPKP,” tandasnya.
Sementara, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengaku, tak begitu mengetahui ada penyelewengan di Inspektorat Provinsi Jatim. Menurutnya, menjadi pejabat publik sekarang sangat susah dan rawan terjadi fitnah dan tekanan dari mana-mana, termasuk dari internal SKPD.
“Saya tidak pernah mendapat laporan ada penyelewengan di Inspektorat. Kalaupun ada, saya mengira itu dimunculkan oleh orang-orang yang kurang puas dengan kebijakan yang telah dilakukan, sehingga terjadi kecemburuan. Nanti akan saya tindaklanjuti agar Pak Bambang segera menyelesaikan masalah internalnya agar tercipta suasana lebih kondusif,” ungkapnya.  [iib]

Tags: