Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Himpunan Pengusaha MudaIndonesia (HIPMI) Jatim, untuk mengatasi impor bahan baku. Sebab sebanyak 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor.
“Impor bahan baku ini jadi permasalahan kita. Bahkan ekspor kita rendah karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi. Ini yang perlu dicarikan solusinya pengganti bahan baku impor,” ujar Gubernur Soekarwo, saat Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3).
Untuk menekan volume impor, HIPMI Jatim diharapkannya dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini HIPMI Jatim juga bisa mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi. “Kalau ada bahan baku yang tersedia di sini, maka tidak perlu lagi impor,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.
Dalam aplikasi tersebut, jelas Pakde Karwo, dapat diihat berbagai raw material dari berbagai daerah di Indonesia, data real time mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, bersumber dari aggregator masing-masing provinsi. Dan aplikasi ini dapat membuat perusahaan langsung dapat melakukan business to business.
Selain itu, lanjutnya, mengatasi impor bahan baku juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk mengolah bahan baku di Jatim. Misalnya, mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga. “Kita kan punya banyak, jadi tidak harus impor dari Cina,” tegasnya.
Terkait tentang digital ekonomi, di hadapan Pengurus BPD HIPMI Jatim, Pakde Karwo menyatakan ketidaksepahamannya tentang konsep digital ekonomi yang mengutamakan trader. Digital ekonomi sebaiknya merupakan industri, diproses, dan di pasar. “Jangan sampai media membuat start up terhadap trader, tetapi lebih baik startup terhadap industri. Sebab peranan industri dan perdagangan adalah penting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jatim dr. Mufti Aimah Nurul Anam memuji kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional. Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A. Selain itu, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga berada di atas rata-rata nasional.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito mengatakan para pengusaha muda adalah masa depan, sehingga harus dapat memberikan, khususnya kepada Pemerintah. Dicontohkan, ketika baru dilantik dan melakukan audiensi dengan Presiden RI, dirinya mengusulkan bunga kredit untuk UMKM dapat diturunkan menjadi single digit, dan twrwujud.
Alasannya, hal tsb sangat membantu perkembangan dan kehidupan UMKM yang menjadi fondasi ekonomi bangsa. Selain itu, BPP HIPMI, juga mendorong lahirnya tax amnesty dan penyelenggaraan jambore HIPMI perguruan tinggi guna mewujudkan pengusaha-pengusaha muda. [iib]
