Gubernur Minta Pejabat Fungsional Sabar Menanti

Dr H Soekarwo

Dr H Soekarwo

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta seluruh pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersabar, untuk antri mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Sebab Pemprov Jatim tidak bisa berbuat banyak, karena peraturan terkait jenjang kepangkatan yang menentukan adalah pemerintah pusat.
“Peraturannya memang demikian. Jika ingin naik pangkat dan golongan sekarang syaratnya harus ikut pendidikan yang dibiayai APBN. Negara yang menyiapkan pendidikan itu, Pemprov Jatim tidak berbuat banyak,” kata Gubernur Soekarwo¬† ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (12/1).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jatim sekarang sedang dilanda keresahan. Penyebabnya, jenjang kepangkatan dan golongan para abdi negara ini macet. Sedangkan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tidak jelas dan membingungkan.
Berdasarkan informasi yang berhasil digali di lingkungan Pemprov Jatim, pemerintah pusat saat ini memang mewajibkan para PNS yang akan menduduki dan naik pangkat jabatan fungsional untuk menjalani pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu. Namun jatah untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jabatan fungsional tersebut sangat minim. Sehingga banyak pejabat fungsional yang seharusnya pangkat dan golongannya naik jadi tersendat.
Meski tidak bisa berbuat banyak, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim telah mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar segera melakukan langkah-langkah strategis. Artinya jika PNS ingin menjadi tenaga fungsional harus melakukan pendidikan dan pelatihan satu bidang yang dikuasai dengan matang.
“Sebenarnya jabatan fungsional ini dulu tidak ada. Sekarang ada dan sepertinya instrumennya belum siap. Seharusnya pemerintah menyiapkan infrastrukturnya dengan matang. Antara perubahan regulasi dan infrastrukturnya harus berjalan bersamaan. Sekarang terkesan regulasinya sudah siap, tapi infrastrukturnya belum mencukupi,” ungkapnya.
Menurut Pakde Karwo, bisa saja provinsi melakukan pelatihan dan pendidikan sendiri. Namun banyak kendala teknis yang harus disiapkan. “Contohnya, jika ingin melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional uji kir, kita tidak punya Widyaiswaranya. Kan tidak mungkin diajari soal Undang-Undang 1945 terus, sebab yang dilatih soal uji kir,” paparnya.
Mantan Sekdaprov Jatim ini mengatakan masalah tenaga fungsional ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Pemprov Jatim, tapi juga instansi lainnya. Seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membutuhkan tenaga fungsional berupa juru ukur. Kebutuhan juru ukur di BPN ini belum terpenuhi karena kekurangan tenaga fungsional harus melalui proses panjang berupa pendidikan dan pelatihan.
“Kita juga sebenarnya kekurangan tenaga fungsional banyak. Tapi mau bagaimana lagi, peraturannya tidak mudah mengangkat tenaga fungsional. Ada beberapa syarat yang harus dilalui jika ingin jadi tenaga fungsional dan kenaikan pangkat tenaga fungsional,” katanya.
Ditemui di tempat yang sama, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi  mengaku, tidak mengetahui secara pasti masalah yang kini dialami para pejabat fungsional. Dia akan bertanya kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jatim selaku SKPD yang membidangi masalah kepegawaian di lingkungan Pemprov Jatim.
“Jika masalah ini terkait terhambatnya kenaikan pangkat dan golongan nanti akan dibicarakan dengan BKD, solusinya seperti apa. Sebab BKD yang paling paham urusan kepegawaian. Sekdaprov pahamnya hanya sedikit-sedikit soal yang general,” ungkapnya. [iib]

Tags: