Menko Bidang Kemaritiman RI Luhut B Pandjaitan didampingi Gubernur Dr H Soekarwo saat berkunjung ke Terminal Teluk Lamong, Senin (20/3).
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo) diserahkan ke Pemprov Jatim. Sehingga, pemprov bisa mengelola pelabuhan yang ada di Probolinggo secara penuh.
“Jika Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saat ini dikelola Pelindo bisa diserahkan ke pemprov, maka akan terintegrasi dengan Pelabuhan Probolinggo yang sudah dikelola pemprov,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat mendampingi Kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan di PT Indal Steel Pipe Gresik, Senin (20/3).
Pakde Karwo menambahkan, Pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemda. Menurutnya, pelabuhan tersebut potensinya sangat baik karena interland antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar. Apalagi, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter. “Saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan maka potensinya cukup besar,” ungkapnya.
Untuk pengembangan Pelabuhan Probolinggo, lanjut Pakde Karwo, pemprov telah membuat masterplan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menggunakan konsep corporate bond.
“Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolinggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, karena kepentingannya akan bersifat politis. Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond,” urainya.
Selain itu, Pemprov juga berencana mengembangkan kapal penyeberangan penumpang roro di lintas Paciran. Roro tersebut nantinya diharapkan mampu melayani penyeberangan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan dan Makassar.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengusulkan penggunaan dashboard untuk memfilter masuknya barang-barang impor. Saat ini, Jatim telah memiliki dashboard tersebut meskipun sementara hanya untuk ikan, daging, hortikultura, dan produk olahan makanan. “Saya harap ini bisa diterapkan untuk mempertahankan produk lokal, dan melindungi konsumen. Terlebih ini merupakan bentuk aturan untuk membatasi masuknya produk asing,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman RI Luhut B Pandjaitan mengingatkan pentingnya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya kunjungan tersebut adalah tindak lanjut dari paparan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu yang lalu di depan Presiden Joko Widodo.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jika perusahaan butuh barang, dan barang itu telah diproduksi di dalam negeri maka tidak boleh impor,” tegasnya.
