Gubernur Jatim Desak Percepat Sertifikasi Tanah

Agar Masyarakat Bisa Peroleh Modal dari Bank
Pemprov Jatim, Bhirawa
Lesunya perekonomian  nasional akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika turut berdampak negatif pada sektor properti. Kinerja sektor tersebut turut menurun, hal ini perlu dicarikan solusinya, salah satunya adalah mempercepat sertifikasi tanah agar masyarakat dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan untuk memperoleh modal usaha di Bank.
“Dengan modal itu, masyarakat dapat menggunakannya untuk aktivitas ekonomi, seperti membuka usaha, berdagang, dan lainnya. Sehingga ekonomi dapat lebih bergeliat lagi meski nilai rupiah lemah terhadap dollar Amerika” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo saat diskusi Ruang Ide : Properti Pilihan Investasi Saat Krisis di Semanggi Room, Gedung Graha Pena Lantai V Surabaya, Rabu (16/9).
Pakde Karwo mengatakan, percepatan sertifikasi tanah menjadi salah satu prioritas utama untuk menggerakkan ekonomi. Pakde menargetkan, pada 2019 sudah ada 15 juta tanah yang berhasil disertifikasi, sedangkan dari 1960 sampai dengan 2014, baru 6.915.000 tanah di Jatim yang sudah bersertifikat.
“Jadi masih ada 8 juta hak tanah di masyarakat yang belum bersertifikat, padahal jika sudah bersertifikat, ini bisa dijadikan agunan didalam lending kredit di Bank, bisa dijadikan feasible and bankable. Pada posisi sekarang, masyarakat yang punya tanah namun belum bersertifikat statusnya adalah feasible but not bankable” katanya.
Guna mempercepat sertifikasi tanah, Pakde Karwo mengusulkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) untuk mengukur tanah. Pasalnya, jika menggunakan prosedur pengukuran tanah yang telah dijalankan, akan membutuhkan waktu lama. Apalagi, BPN sendiri hanya menargetkan sebanyak 7.100.804 tanah tersertifikasi sampai 2019.
“Jika sesuai target BPN yang hanya 95.000 sertifikat tanah per tahun, maka untuk mencapai 15 juta sertifikat akan membutuhkan 85 tahun. Karena itu, saya usul, BPN bekerjasama dengan Teknik Sipil ITS untuk outsourcing juru ukur, jadi proses pengukuran tanahnya bisa lebih cepat, satu minggu untuk satu tanah yang mau disertifikasi” ujarnya.
Masih menurut Pakde Karwo, sektor properti memiliki pengaruh kuat terhadap perekonomian nasional, pasalnya, ketika sebuah properti dibangun, ada setidaknya 140 sektor industri lain yang turut terlibat, seperti cat, semen, baja, kayu, listrik, cat, infrastruktur, air, dan lainnya. Selain itu, tentu melibatkan banyak pekerja, baik mandor, buruh, tukang, dan kuli.
Karena itu, untuk menggairahkan sektor properti, diperlukan strategi yang berpihak kepada masyarakat, seperti memberikan stimulus kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa membeli properti. Pasalnya, ditengah situasi ekonomi yang sulit saat ini, daya beli masyarakat cenderung menurun karena mereka lebih memilih menyimpan dan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan primer.
“Jadi Bapak Menteri bersama Gubernur, dan Bupati/Walikota harus mengambil keputusan, situasi yang sulit bagi masyarakat ini harus dicarikan solusi. Harus ada public policy baru yang mempermudah masyarakat. Diantaranya stimulus fiskal untuk mempermudah masyarakat membeli properti” lanjutnya.
Senada dengan Pakde Karwo, Sekjen Kementerian Agraria, Heri Santoso mengatakan, lesunya sektor properti mengganggu kinerja ekonomi nasional. Karena itu, pihaknya telah menyiapkan solusi untuk menggeliatkan ekonomi, yakni peningkatan volume sertifikasi tanah-tanah masyarakat, membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung program-program strategis nasional.
Ia juga sepakat dengan Pakde Karwo, percepatan sertifikasi tanah dapat menggeliatkan ekonomi nasional, karena itu, ia siap berkolaborasi dengan Pemda untuk merealisasikannya. “Sertifikasi tanah kami targetkan satu tahun satu juta bidang tanah, bila Pemda berkolaborasi dengan kami untuk menganggarkannya dalam APBD, tentu akan mempercepat prosesnya di daerah” katanya.
“Percepatan sertifikasi ini juga untuk menggairahkan ekonomi rakyat, dengan sertifikat yang diagunkan akan menggerakkan potensi ekonomi. Pasalnya jika tanahnya masih tidak jelas statusnya, tentu bisa menimbulkan sengketa, kredit yang macet, dan lainnya” lanjutnya.
Sedangkan membangun pusat-pusat ekonomi rakyat diantaranya mengalokasikan lahan-lahan tidur, lahan yang produktivitasnya rendah seperti tanah-tanah terindikasi terlantar yang ada di masyarakat (HPL, HGU, HGB, HP, dan lainnya) dan tanah2 yang sedang sengketa-konflik yang dianggurkan.
“Setelah dilakukan penertiban maka tanah-tanah tsb dapat dijadikan untuk pusat-pusat ekonomi rakyat dengan hak memanfaatkan untuk sektor peternakan, seperti untuk padang penggembalaan, sektor pertanian, seperti untuk produksi kedelai, jagung garam, cabai, dan lainnya, sektor perikanan rakyat, seperti sebagai tempat pengeringan ikan, lalu sebagai pusat-pusat kerajinan rakyat” katanya.
Sedangkan mendukung kegiatan strategis nasional, diantarnaya pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan invcstasi guna meningkatkan kegiatan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja., lalu program infrastuktur sebagai tindaklanjut Nawacita Presiden RI Joko Widodo meliputi pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, rel Kereta Api, bendungan , infrastruktur listrik, dan lainnya.
“Peningaktan gairah ekonomi nasional dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan keagrariaan seperti sertifikasi tanah, yang diikuti dengan berbagai ragam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pembimbingan, fasilitasi perbankan, peningkatan kemampuan teknis pada bidangnya, pengorganisasian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional” lanjutnya. [iib]