Gubernur Minta Polda Tertibkan Peminta Sumbangan di Jalan

Salah seorang komunitas pemuda ketika meminta sumbangan ke pengendara.

Alasan untuk Korban Gempa, Kontrol Sulit Dilakukan
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr Soekarwo meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk menertibkan peminta-minta sumbangan di jalan, yang diperuntukkan korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penertiban ini harus dilakukan dengan alasan pertanggungjawaban dan pengawasan sulit dilakukan.
“Saya sudah minta Pak Kapolda untuk segera menertibkan. Polisi harus mengendalikannya. Sebab masyarakat yang ingin membantu bisa melalui rekening-rekening donasi yang telah dibentuk oleh lembaga-lembaga resmi. Jika peminta sumbangan di jalan itu, kan tidak tahu disalurkan atau tidak. Karena pengawasan dan kontrolnya sangat sulit,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Senin (20/8).
Seperti yang diketahui, pasca gempa bumi di Lombok, NTB, berbagai elemen masyarakat secara suka rela melakukan penggalangan bantuan. Salah satunya dengan meminta sumbangan di perempatan lampu merah dibeberapa titik di Surabaya dan kota-kota lainnya. Mereka membawa kardus bertuliskan ‘Bantuan Korban Gempa Lombok’.
Menurut Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, partisipasi bantuan untuk korban gempa bumi tidak harus berbentuk barang. Namun bisa berbentuk uang yang dikirim ke rekening-rekening donasi yang diperuntukkan korban gempa Lombok. Untuk itu, ia mendorong media-media untuk membuka rekening donasi, karena kontrol lebih mudah dilakukan.
“Konsepnya, jika membantu lewat barang itu membutuhkan proses yang panjang dan lama. Sebab harus dikirim melalui perjalanan panjang, melalui penyeberangan Banyuwangi-Bali, Bali menyeberang lagi ke Lombok. Jadi lebih baik bantuan uang yang dikirim lewat rekening. Sekarang sudah banyak media yang membuka rekening untuk korban gempa. Itu lebih mudah terkontrol. Berbeda kalau bantuan itu diserahkan ke peminta sumbangan di jalan-jalan,” paparnya.
Berbeda lagi, lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini, jika bantuan korban itu dikirim ke lokasi yang dekat. Seperti ke Sragen, Jawa Tengah, sangat memungkinkan menerima bantuan dalam bentuk barang dan membuka posko di Jatim. “Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Jatim yang telah membantu korban gempa Lombok,” ungkapnya.
Terkait antisipasi musibah gempa di Jatim, Pakde Karwo memastikan jika antisipasi sudah dilakukan sejak lama. Seperti melakukan pelatihan kepada masyarakat jika sewaktu-waktu musibah gempa terjadi. Selain itu, juga memasang alat deteksi dititik-titik yang dianggap paling rawan bencana.
“Alatnya sudah dipasang empat tahun lalu. Kualitas barang bagus, yang rusak itu kalau dirusak oleh orang. Makanya kita cek terus alat deteksi itu. Pantai selatan Jawa merupakan ring of fire, jadi antisipasi gempa harus dilakukan,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Provinsi Jatim telah mengirimkan dukungan bantuan untuk penanganan pasca bencana gempa di Lombok, NTB. Bantuan itu berupa penugasan personil, logistik dan peralatan penanganan gempa.
“Pengiriman bantuan kepada masyarakat NTB ini atas inisiatif Pak Gubernur (Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, red). Pemprov mengirim tim pendirian hunian sementara (huntara) dari BPBD, tim medis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan tim dapur umum dari Dinas Sosial (Dinsos),” tutur Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Suban Wahyudiono ST MM.
Suban mengatakan, bantuan personil adalah dengan memberangkatkan Tim Aju untuk melakukan kaji cepat atau assessment terkait kebutuhan penanganan darurat yang dibutuhkan korban, serta tim pendukung percepatan penanganan darurat bencana.
Adapun Tim Aju tersebut diberangkatkan pada 6 Agustus 2018 berjumlah 18 personel yang berasal dari 16 petugas dari Dinkes Jatim, terdiri atas 4 orang dokter spesialis ortopedi, 4 orang dokter spesialis umum, 4 orang anastesi dan 4 orang perawat yang dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan, serta 2 personel dari BPBD Jatim.
Kemudian, tim pendukung percepatan penanganan darurat bencana diberangkatkan pada 7 Agustus 2018. Terdiri dari 30 puluh personel yang berasal dari 20 personel gabungan BPBD, 4 orang BPBD Jatim, 4 orang BPBD Kabupaten Jember, 4 orang BPBD Kabupaten Probolinggo, 4 orang BPBD Kota Batu, dan 4 orang BPBD Kabupaten Jombang.
“Sedangkan 10 personel lainnya berasal dari Tagana Dinsos Jatim, dimana 5 orangnya berasal dari Tagana Provinsi Jatim, 3 orang Tagana Kabupaten Banyuwangi, dan 2 Tagana Kabupaten Situbondo,” jelas Suban.
Selain bantuan personel, Pemprov Jatim juga mengirimkan bantuan logistic dan peralatan. Yakni dari Dinsos Jatim berupa 10 unit Velbed, 13 paket family kit, 35 paket kids ware, 50 potong selimut woll, 30 lembar tenda gulung, 2 unit tenda pengungsi payung, 10 unit tenda keluarga payung, 1 unit mobil rescue, 1 unit truk dapur umum, kemudian bahan permakanan berupa ikan asin, bumbu pecel, mie instan, sarden, kecap, minyak, kertas bungkus, dan karet.
Selain itu, juga ada bantuan peralatan dari BPBD Jatim berupa 40 unit tenda keluarga, dan 1 unit truk serbaguna, 2 mobil recue, 10 unit feltbed dan 2 unit genset. Adapun bantuan peralatan dari Dinkes Jatim adalah 16 koli paket obat-obatan P3K, peralatan bedah dan peralatan evakuasi.
“Kami juga mendirikan Pos BKO (Bawah Kendali Operasi) Provinsi Jatim lokasinya di lapangan depan Kantor Bupati Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Tanjung. Kami juga melakukan koordinasi dengan Dermaga Padang Bay agar ada bypass truk serbaguna BPBD dan kendaraan lainnya agar tidak mengantri,” ungkapnya. [iib]

Tags: