Gubernur Jatim Soekarwo menjadi Keynote Speaker pada acara Public Hearing Pembahasan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Pro Jatim 2017-2037 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (24/1).
DPRD Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim DR H Soekarwo meminta dan berharap agar pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) tidak perlu tergesa – gesa disahkan terlebih dahulu. Pasalnya saat FGD tadi ada masukan banyak dari kabupaten/kota terkait regulasi raperda RPIP.
“Saya ingin Raperda RPIP ini harus ada regulasi baru, antara pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga raperda RPIP ini benar tepat sasaran, serta berjalan sesuai dengan harapan yaitu membentuk kawasan industri yang realistis sesuai undang undang perindustrian, ” tegas Pak de Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo usai FGD tentang Raperda RPIP bersama Bupati/Walikota Se Jatim di DPRD Jatim, Rabu (24/1).
Dikatakannya, untuk kawasan Industri di Jatim yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu dikawasan Pantai utara mulai Gresik, Lamongan, dan Tuban. “Secara nasional, UU RPIP ini diperuntukan di kawasan industri pertambangan di pantai utara seperti Lamongan, Tuban dan Gresik,”ujarnya.
Namun untuk Perda RPIP di Jatim, pihaknya akan mengusulkan juga ada kawasan industri untuk agro dan perikanan. Ia mencontohkan di kawasan Lamongan tidak hanya tambang saja. Tapi juga harus menjadi kawasan pertanian, karena di Lamongan dalam RPJMD provinsi Jatim masuk lumbung padi. Seperti jagung, beras.
“Jadi kami harap satu daerah kawasan tidak hanya terfokus satu industri saja, tapi juga tiga yaitu Tambang, Argo dan perikanan, dan manifaktur,”ujar Pakde Karwo yang juga mantan Sekdaprov Jatim ini.
Ia menambahkan, untuk wilayah selatan Jatim akan dikembangkan industri yaitu perikanan, pertanian dan pertambangan. “untuk wilayah Selatan ini kami lebih mengunggulkan perikanan, karena potensi ikan disana potensinya besar,”ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Gubernur Jatim juga menegaskan keinginannya untuk mewujudkan Jatim Smart Province sebagai respon dari adanya revolusi industri tahap 4. Ada tiga hal yang bisa mewujudkan Jatim Smart Province yaitu adanya smart governance, smart industri, dan smart economy.
Smart governance bisa didapat dengan adanya keterbukaan informasi dan tersedianaya pusat data yang terintegrasi, adanya kebijakan yang membantu dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasi IT yang terintegrasi.
Smart industri bisa dilakukan membantu IKM yang kecil menjadi lebih efisien . sebagai contohnya pemerintahharus membantu IKM melalui tidak memberikan pajak bagi usaha kecil, memberikan suku bunga murah dan mempermudah perijinan.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Firdaus Febrianto mengaku setuju perpanjangan ini untuk penyempurnaan materi setelah mendapat masukan dari kab/kota peserta FGD. “Termasuk adanya penambahan IT, kawasan industri tidak terpusat di pantura serta untuk industri tidak difokuskan pada tambang saja, tapi juga agro dan perikanan,” lanjutnya.
Terpisah Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aisyia Agustin Lilia menegaskan jika industri di merupakan salah satu pengungkit ekonomi terbesar PDRB di Jatim.Karenanya perlu adanya regulasi terkait dengan pendirian kawasan industri.
“Seiring pengusaha saat melakukan perluasan usahanya selalu dihantui dengan tingginya harga. Namun dengan adanya regulasi ini maka akan pelaku industri akan nyaman karena mendapat perlindungan,”tegas politisi berjilbab ini.
Dicontohkannya, Jababeka dimana kawasan tersebut yang notabene menempati lahan tandus kini berkembang pesat. Selain itu dari kawasan industri yang berdiri di jakarta dan Bekasi mampu mengangkat pelaku UMKM serta pemilik katering, jasa laundry hingga berdirinya hotel dan tempat wisata.
“Artinya di lahan tandus kita dapat mendirikan kawasan industri yang berintegrasi. Sehingga yang selama ini menggunakan lahan pertanian dapat digeser dengan tidak mengorbankan usaha pertanian. Dengan begitu dari regulasi ini gubernurdan dewan bersama-sama akan meningkatkan perekooian di Jatim,”papar politisi asal PKB ini. [cty]
