Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta pada Wali Kota yang baru, Abdullah Abubakar menjalin komunikasi dengan mantan Wali Kota lama maupun dengan Forpimda untuk meneruskan program pembangunan Kota Kediri yang berhasil memperoleh predikat juara tingkat nasional.
“Pasangan wali kota dan wakil wali kota Kediri yang baru dilantik harus akur dan mau membangun silahturahim dengan , mantan wali kota maupun dengan forpimda,” pintanya dalam arahannya seusai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 di Gedung DPRD Kota Kediri, Rabu (2/4).
Dikatakan, rukun dan akur itu merupakan wadah untuk membangunan kebersamaan guna menyelesaikan suatu masalah. Sebab, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan atau dipikul sendiri, karena seberat apapun masalah atau persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat pasti akan lebih mudah bila diselesaikan atau dipikirkan dengan orang banyak.
“Apalagi, sang mantan wali kota juga memiliki pengalaman dalam hal penyelesaian masalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau beliau diajak bicara masalah pembangunan Kota Kediri, pasti akan banyak sumbangan pikiran untuk kota Kediri ke depan agar jauh lebih baik,” tegas Pakde Karwo.
Tali silahturahim itu harus terus dibangun secara berkala paling tidak setiap tiga bulan sekali ada pertemuan, baik dengan forpinda maupun dengan tokoh masyarakat. Sebab, pertemuan seperti itu sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap pemimpin, baik itu bupati atau wali kota dan juga gubernur. Karena dengan silahturahim atau pertemuan akan terjalin komunikasi timbal balik yang dapat digunakan sebagai masukan dalam rencana program pembangunan ke depan bagi Kota Kediri.
Pakde Karwo mengingatkan pada wali kota yang baru, setelah dilantik wali kota mempunyai tugas yang harus segera diselesaikan, yakni membuat RPJMD (Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) dan paling lambat tiga bulan harus sudah jadi. Dalam membuat RPJMD Kota Kediri, yang harus diingat dan ditekankan adalah rencana program harus bersinergi serta mengacu dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD nasional.
Sebab, bila tidak sesuai dengan RPJMD Ptovinsi dan nasional akan salah dan tidak memenuhi standart nasional. Karena hal itu sudah menjadi aturan dalam rencana pembanguna yang berkesinambungan antara pusat dan daerah. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1, dicantumkan bahwa negara Kesatuan RI terbagi menjadi beberapa daerah provinsi. Daerah provinsi, juga terdiri dari beberapa daerah Kabupaten/Kota.
“Oleh karena itulah, setiap Kabupaten/Kota dalam membuat RPJMD harus selalu mengacu dengan RPJMD Provinsi maupun RPJM nasional ,” jelasnya.
Selain RPJMD, Pakde Karwo juga mengingatkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Kediri masih tinggi bila dibanding dengan LPP Jatim. Untuk tahun 2011 LPP Kediri sebesar 0,90 persen dan tahun 2012 turun menjadi 0,87 persen, angka tersebut masih tetap tinggi dibanding dengan angka LPP Jatim yang hanya 0,74 persen tahun 2011 dan 0,71 pada tahun 2012. Untuk itu, masalah ini juga menjadi PR wali kota dan wakil wali kota yang baru.
Begitu juga dengan masalah Sex ratio, di Jatim sebesar 96,96/100 ribu pada tahun 2012 dan 97,03/100 ribu pada tahun 2011, sedang Kediri sebesar 98,95/100 ribu tahun 2011 dan turun menjadi 98,88/100 ribu untuk tahun 2012. Sedangkan untuk pasangan usia subur Kediri juga masih tinggi yaitu 2,03 persen dan Jatim 1,64 persen.
Lebih lanjut Pakde mengatakan, Tiga masalah inilah yang harus menjadi prioritas dalam penanganan pembangunan Kota Kediri, selain masalah disparitas atau kesenjangan pendapatan di masayakat kota Kediri. Yaitu sebesar 286,505 (26,32 persen) pendapatan tidak merata di kota Kediri.
“Masalah ini juga harus menjadi perhatian wali kota dan harus segera ditangani. Caranya wali kota mau mendirikan Bank UMKM dengan bunga rendah,” tambahnya.
Sebab, 73,68 persen masyarakat Kota Kediri bergerak di bidang industri pengolahan, sebesar 19,56 persen bergerak dibidang perdagangan. Sedang angka pengangguran di Kota Kediri masih 7,85 persen. Ke depan untuk menangani atau mengurangi masalah ini Kota Kediri harus lebih banyak membangun SMK dibanding SMA-nya. Sedang untuk jasa keuangan di Kota Kediri masih juga kurang. Oleh karena itu, jasa keuangan hendaknya diperkuat, caranya dengan disubsidi dengan uang Pemkot tapi harus dengan bunga rendah
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo, minta pada wali kota yang baru segera berkordinasi dengan BPS untuk membuat titik nol. Tujuannya untuk mengetahui berapa jauh perkembangan atau kemajuan yang dicapai dalam lima tahun kepemimpinan nanti. Baik untuk bidang ekonomi, pengangguran, kemiskinan maupun disparitas yang telah tertangani.
Gubernur juga mengharapkan, hendaknya masyarakat Kediri tetap mau menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan budaya yang ada. Karena dengan agama dan budaya itu bisa menjadi perekat antara pemerintah dan masyarakat serta menjalin kerukunan dengan sesama dan mantan wali kota.
Bude Karwo Minta, PKK Tak Bebani Pemerintah
Keberadaan PKK jangan membebani pemerintah atau masyarakat, tetapi harus sebaliknya. Keberadaan PKK harus bisa membantu, dan meringankan serta menjadi pendorong bagi terselesainya program- program pemerintah ke masyakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK(TP PKK) Jatim, yang juga Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo MSi, dalam arahannya saat melantik Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota Kediri, Ibu Veri Silviana Abdul Abu Bakar, di Balai Kota Kota Kediri, Rabu (2/4).
Bude karwo mengatakan, keberadaan PKK untuk membantu semua program pembangunan pemerintah, baik program kesehatan, kemiskinan maupun program ekonomi dan budaya. Untuk itu, setiap pembuatan RPJMD, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kab/kota, PKK agar diajak dan dikutsertakan.
Karena dalam membuat rencana program tersebut, PKK juga bisa menyeleraskan semua program kerjanya selama setahun bahkan untuk lima tahun ke depan dengan instansi pemerintah terkait. Seperti dengan dinas kesehatan, kaitannya dengan program kesehatan di PKK adalah Kesehatan Ibu dan anak baik ibu hamil maupun ibu melahirkan serta gizi buruk.
Sementara dengan dispendik, kaitannya dengan program pendidikan yaitu PKK membantu menangani dan mensosialisasikan program pengantasan buta huruf, serta program paket A, B dan C. Karena keberadaan PKK itu dapat membantu pemerintah mulai dari penanganan gizi buruk sampai masalah kekerasan di dalam keluarga.
“Jadi, PKK itu multi guna dan fungsi baik untuk keluarga maupun bagi masyarakat sekitar dan negara,” ujarnya.
Untuk Dekranasda Kota Kediri, Bude Karwo berharap agar Dektanasda bisa menjadi wadah UMKM yang berfungsi untuk membantu dan membina para industri kecil dengan harapan mereka dapat bernafas dan bergeliat. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Disperindag harus tanggap dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi industri kecil agar dapat meningkatkan mutu dan produktivitasnya.
Selain itu, disperindag juga harus memberikan bantuan modal dengan cara memberikan jalan kemudahan agar meraka bisa mengakses ke JAMKRIDA dan memberikan bantuan untuk mematenkan hasil produksinya dengan cara gratis. [hms]
