Gubernur Optimis Jatim Pertahankan WTP

DPRD Jatim, Bhirawa
Mencuatnya kabar Pemprov Jatim terancam gagal mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2014, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan optimis mampu kembali mendapatkan opini WTP.
“Ini masih dalam proses perbaikan, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan, saya yakin laporan keuangan 2014 jatim akan kembali memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian,” tegas Politisi yang akrab disapa pakde Karwo ini, Kamis (21/5).
Soekarwo menambahkan, memang ada beberapa data administrasi yang harus dilakukan perbaikan. Karenanya Sekdaprov dan SKPD sudah melakukan koordinasi dan menyampaikan perbaikan. “Yang pasti semua perbaikan sudah ada,  ini hanya masalah administrasi. Tidak ada yang menyalahi aturan. Semua pengunaan anggaran sudah sesuai aturan dan ada bukti ril penggunaannya, sehingga kami masih yakin dan optimis bisa kembali meraih WTP,” tegasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Sukardi mengaku tidak semua laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Termasuk mengenai ada tudingan, jika pengawasan yang dilakukan oleh Sukardi terhadap laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pria asal Madura itu berkilah. Menurutnya, hal itu sama sekali bukanlah tanggung jawab dirinya. “Kan semua laporan pelaksanaannya ada di masing-masing SKPD, dan bukan saya,”jelasnya.
Sukardi mengungkapkan, masing-masing SKPD memiliki Penanggungjawab Anggaran (PA). Mantan Asisten IV Pemprov Jatim merasa cukup yakin Jatim akan kembali mendaoatkan predikat WTP. “Saya yakin bisa, apalagi waktunya juga kan diundur sampai Juni. Jadi masih ada kesempatan cukup lama untuk rekonsiliasi,”ucapnya.
Terpisah, juru bicara FPAN Jatim, A Basuki Babusalam menegaskan sebelum diserahkan ke BPK pada 29 Mei mendatang pihaknya meminta kepada Gubernur Jatim agar segera memperbaiki laporan tersebut, sehingga pemprov Jatim dapat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi dari BPK.
Selain itu pihaknya meminta kepada pemprov untuk melakukan perbaikan pada penyelenggaraan urusan wajib kesehatan misalnya, serapan terendah adalah program obat dan perbekalan kesehatan yang hanya tercapai 40,20%. Pada urusan urusan perencanaan pembangunan, program yang justru dibuat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, hanya bisa diserap 69,82% dari anggaran yang ada.
Sedang juru bicara Fraksi PKB Jatim Thoriqul Haq mengatakan Fraksi PKB meminta kepada  pemprov Jatim terkait dengan ditemukannya hasil BPK terhadap pelaksanaan APBD provinsi Jatim ini harus dilakukan perbaikan.
Apabila tidak dilakukan perbaikan ini akan menghawatirkan, pasalnya dalam proses tersebut banyak temuan audit yang menunjukkan adanya masalah yang mengarah pada penyalagunaan anggaran dalam pelaksanaan APBD 2014.
“Sebelum diserahkan BPK,  PKB berharap gubernur dapat menjelaskan temuan tersebut kenapa sampai terjadi temuan BPK ini, serta melakukan perbaikan,”ujarnya Thoriq yang juga ketua Komisi C DPRD Jatim.
Selain itu pihaknya Fraksi PKB banyak menemukan di lapangan terdapat banyak program dan kegiatan yang direalisasikan pada triwulan ketiga, sedangkan tiwulan kedua dan pertama realisasi anggaran masih sangat minim. “melihat potensi tersebut, bisa berdampak buruknya kualitas pekerja atau pelaksanaan program dan akan merugikan kelompok sasaran,’ujarnya. [cty]