Gubernur Optimistis Dolly Tutup sebelum Ramadan

Tekanan Penolakan Bermunculan
Pemprov, Bhirawa
Penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tampaknya tak semudah membalikkan telapak tangan. Penolakan demi penolakan terus bermunculan dan tekanan semakin kuat, khususnya dari mereka yang merasa terkena dampak langsung dari penolakan tersebut.
Kendati demikian, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengaku tetap optimistis penutupan lokalisasi ini tetap bisa dilakukan sesuai jadwal,. Yaitu sebelum Ramadan atau tepatnya pada 19 Juni nanti.
“Saya optimistis dan yakin penutupan bisa sesuai rencana. Semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Pemkot Surabaya. Kita akan mendukung penuh penutupan ini, mulai anggaran dan lain-lainnya,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (11/5).
Menurut dia, jika ada pihak-pihak yang menolak penutupan adalah hal yang biasa. Di manapun tempatnya, kalau ada yang merasa terganggu atau terusik kenyamanannya pasti akan berontak. Tapi yang perlu digarisbawahi, lanjutnya, adalah semua PSK (Pekerja Seks Komersial) itu setuju jika Dolly ditutup.
“Kita sudah persiapkan secara matang. Mulai pemberian keterampilan bagi PSK hingga pemberian bantuan modal sudah kita siapkan. Tak hanya PSK, mucikarinya juga kita beri bantuan. Begitu juga tempat lokalisasinya juga sudah dipersiapkan untuk apa nantinya,” ungkapnya.
Penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak, diakui Pakde Karwo, panggilan karibnya, memang sangat sulit karena banyak pemodal besar di belakang pusat lokalisasi ini. Namun berdasarkan laporan dari Pemkot Surabaya, kendala tersebut perlahan-lahan dapat diatasinya.
“Selain itu, kondisi sosial khususnya terhadap PSK juga sangat memprihatinkan. Karena mereka rata-rata tercekik utang dengan mucikari, sehingga tidak bisa lepas. Jadi pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim bersama 58 ormas Islam se-Jatim mendukung upaya pemprov dan Pemkot Surabaya menutup Dolly. “Kita mendukung penuh penutupan  19 Juni nanti,” kata Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Buchory saat bertemu dengan 58 organisasi Islam di Kantor MUI Jatim .
Selain itu, perwakilan 58 ormas Islam, yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim dalam waktu dekat akan menemui pemerintah dan dewan untuk membawa aspirasi ormas Islam Jatim, guna mendukung upaya Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.
MUI dan 58 ormas Islam ini mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk masjid-masjid, kampus untuk membuat spanduk-spanduk berisi imbauan dan ucapan selamat atas rencana ditutupnya lokalisasi Dolly pada 19 Juni.
“Setelah 100 tahun usia Dolly, baru sekarang bisa ditutup. Ini harus diapresiasi dengan membuat tulisan dan spanduk-spanduk, “ujar Koordinator GUIB Jatim Drs H Abdurrahman Aziz MSi.
Dukungan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak juga datang dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Rehabilitasi Kementerian Sosial RI Soni W Manalu, program penutupan lokalisasi adalah merupakan  kesepakatan bersama antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim  dengan Kementerian Sosial RI, namun  prosedur penutupannya menjadi tanggung jawab Wali Kota Surabaya.
“Karena yang punya wilayah adalah Pemkot Surabaya, Kementerian Sosial RI sebatas memberikan suport, rehabilitasi, dan bantuan sosial modal usaha, sampai mengantarkan pemulangan ke kampung halaman bagi para PSK, karena itu merupakan tujuan utama kami,” kata Soni W Manalu.
Untuk rencana awal, saat ini Soni W Manalu yang didampingi Asiten IV Sekkota Surabaya Eko Haryanto menyerahkan bantuan dengan total nilai Rp 574.750.000 kepada 95 eks PSK lokalisasi Sememi yang masing masing menerima bantuan sosial senilai Rp 5.000.000  dalam bentuk buku tabungan.
Untuk selanjutnya Kemensos juga akan mengucurkan bantuan untuk pelatihan ataupun bantuan sosial kepada eks PSK Dolly dan Jarak. Upaya Kemensos RI yang memberikan dukungan terhadap penutupan lokalisasi di Surabaya juga mendapat dukungan dari Ketua DPRD Surabaya Moch Mahmud.
Meski terkesan berseberangan pendapat dengan sejumlah anggota dewan yang kontra dengan penutupan lokalisasi,  Mahmud dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya siap mendukung langkah Wali Kota Risma untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak.
Menurut Machmud penghuni di sekitar lokalisasi Dolly dan sekitarnya bukan warga asli Surabaya. Untuk itu dirinya tetap mendukung rencana Pemkot Surabaya menutup semua lokalisasi yang ada di Surabaya termasuk Dolly. ”Mereka yang menikmati hasilnya, bukan warga Surabaya,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Machmud juga siap memberikan anggaran berapapun untuk progam pelatihan dan bantuan sosial bagi para eks PSK, sebagai bentuk dukungan dewan kepada Pemkot Surabaya karena seluruh lokalisasi di surabaya adalah ilegal atau tidak resmi.
“DPRD Surabaya siap mem-back up dan mengeluarkan anggaran buat Pemkot Surabaya berapa pun yang diminta. Wali kota maju terus jangan sampai kendur, apapun  risikonya harus diselesaikan,” kata mantan wartawan ini. [iib.dre]