Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo optimistis semua fraksi di DPRD Jatim akan menyetujui dan menandatangani pengelolaan proyek Umbulan oleh Pemprov Jatim. Optimisme ini muncul setelah gubernur bersama semua fraksi menghadiri Rapat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di ruang rapat Mahakam lantai III Gedung Ali Wardhana kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
“Saya optimistis semua fraksi akan menerima proyek Umbulan. Ingat proyek ini mangkrak sejak 1973, masa sekarang sudah ada dana dari APBN, tetap dibiarkan begitu saja. Apalagi air Umbulan ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,”tegas Pakde Karwo, panggilan Gubernur Jatim, Minggu (26/6).
Seperti diketahui, Pakde Karwo menjelaskan proyek SPAM Umbulan ini sudah digagas sejak empat puluh tahun lalu dan belum juga tuntas hingga saat ini. Padahal jika terealisasi proyek ini dapat melayani kebutuhan air minum yang berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo dan Kota Surabaya.
“Umbulan ini sudah sejak zaman saya kuliah sudah dibahas oleh pemerintah, sampai sekarang belum selesai-selesai, jadi sudah saatnya kita realisasikan. Saya optimistis kendala-kendala yang terjadi di lapangan dapat segera diatasi, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Pasuruan,” katanya.
Permasalahan terkait proyek ini dikarenakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jatim selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pemenang tender, yakni PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Citra Kontraktor selaku investor belum dapat dilakukan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.
Di antaranya adalah persetujuan DPRD Jatim atas rencana kerjasama antara Pemprov Jatim dengan pihak swasta. DPRD Jatim belum setuju terkait Detail Engineering Design (DED) proyek ini. “Namun dari perkembangan terakhir, DPRD Jatim telah sepakat untuk menandatanganinya pada 30 Juni 2016 mendatang,” ungkap Pakde Karwo.
Masalah lainnya adalah DPRD Kab Pasuruan masih keberatan menyetujui pengeluaran dana awal sebesar Rp 350 miliar kini menjadi Rp 250 miliar dari APBD untuk pembangunan saluran distribusi air Umbulan. Pihak Pemkab Pasuruan masih melobi DPRD Kab Pasuruan terkait masalah ini, dan hal itu dikeluhkan oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang ikut hadir pada kesempatan itu.
“Untuk permasalahan ini, saya usul solusinya adalah sharing pembiayaan, baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemprov, APBD Pemkab Pasuruan, dan APBD Pemkot Pasuruan. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBD Kab Pasuruan,” kata Pakde Karwo.
Menko Perekonomian Darmin Nasution juga sepakat dengan usul Pakde Karwo. Menurutnya, sharing pembiayaan tersebut sangat rasional dan tepat. “Saya rasa jika seluruhnya Rp 250 miliar ditanggung sendiri tentu berat. Tapi jika sharing, semuanya menjadi lebih ringan. Selain itu, solusi lainnya adalah meminjam dari bank milik pemda, seperti Bank Jatim. Jadi pembayarannya bisa dicicil dari pemasukan penjualan air SPAM Umbulan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyatakan sepakat dengan usulan Pakde Karwo. Dan berjanji solusi yang ditawarkan Gubernur selanjutnya akan dibicarakan dengan DPRD setempat. “Kami berharap, pada 30 Juni nanti telah tercapai kesepakatan di antara kami,” ujarnya.
Senada, Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengatakan permasalahan terkait Umbulan di wilayahnya adalah pihak DPRD Kota Pasuruan meminta pengakuan keberadaan Umbulan. Pasalnya, secara histori, tanah Umbulan itu milik Pemkot Pasuruan hasil warisan zaman Belanda. “Pada waktu itu, Umbulan memang dikuasai Belanda, jadi harusnya kami memperoleh pengakuan kepemilikan Umbulan tersebut. Jika belum, DPRD kami tidak mau tandatangan,” tegasnya. [cty]
