Gubernur Perintahkan Kabiro Hukum Jangan Soliter

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memerintahkan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Dr Himawan Estu Subagijo SH, MHum untuk tidak soliter dan menjalin komunikasi dengan para anak buah. Sebab jika tidak, dapat menimbulkan kecemburuan seperti yang sekarang terjadi.
“Yang bersangkutan (Himawan Estu, red) sudah saya panggil dan saya tuturi untuk menjalin komunikasi yang baik. Kecemburuan itu timbul karena tadinya soliter atau berjalan sendiri dan sekarang perlu bekerja kelompok. Itu artinya yang lain juag perlu diajak bicara juga,” tegas Gubernur Soekarwo dikonfirmasi, Minggu (16/3).
Seperti yang diberitakan Bhirawa sebelumnya, Himawan Estu mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak termasuk dari anak buah dan koleganya di lingkungan Pemprov Jatim. Mantan dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tersebut dinilai terlalu cepat mendapat promosi dari eselon III menjadi eselon IIb.
Selain itu, latar belakang Himawan Estu yang dinilai bermasalah waktu di Unair juga menimbulkan kecemburuan sesama pejabat, apalagi setelah dia mendapat tempat di Pemprov Jatim sebagai Kepala Biro Hukum. Meski pelantikan telah berjalan hampir dua bulan, ternyata tak menetralkan kecemburuan yang ada.
“Sebenarnya, tidak ada aturan yang mengharuskan pejabat sebelum mendapat promosi harus menduduki jabatan di bawahnya. Contohnya putera Pak Habibie (mantan Presiden BJ Habibie) bisa langsung menduduki jabatan eselon satu. Padahal sebelumnya dia tak punya eselon,” katanya tanpa menyebutkan lebih rinci nama putera Habibie yang dimaksud.
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, pasca dilepas Unair, Himawan Estu masuk dalam jajaran staf ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah jadi staf ahli itu Himawan Estu masuk di pemprov.
“Mohon maaf sebelumnya. Dia (Himawan Estu) itu ahli hukum tata negara. Daripada diambil orang lain lebih baik kita ambil. Kemendagri saja sudah memberikan pengakuan seperti itu, masak tidak kita ambil saja. Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) juga sudah melakukan rapat,” ungkapnya.
Beda lagi, lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini, jika Unair menyatakan tidak boleh memberikan kenaikan pangkat pada Himawan Estu, pasti Pemprov Jatim tidak akan menerima. Apalagi, permasalahan yang muncul adalah masalah privat yang pernah mendera Himawan.
“Pemerintah tidak bisa masuk pada masalah privat seseorang. Itu bukan ranah kita. Kita tuturi saja bagaimana sebaiknya. Dan akar permasalahannya ada pada komunikasi yang kurang baik. Makanya saya perintahkan untuk menjalin komunikasi agar tidak soliter,” tandasnya.  [iib]