Kerusakan di beberapa ruas jalan provinsi di Jatim cukup parah dan meresahkan warga. Namun Pemprov Jatim belum bisa memperbaikinya karena status jalan masih belum jelas, apakah diambil alih pusat atau dikembalikan ke Pemprov Jatim.
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mempertanyakan keseriusan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terkait penanganan perbaikan jalan nasional di Jatim. Sebab beberapa ruas jalan nasional di Jatim rusak berat salah satunya yang berada di Madura.
“Seperti yang terjadi di Madura, jalan nasionalnya ada yang rusak berat. Kalau mau diserahkan ke provinsi, ya diserahkan dan akan langsung kita perbaiki. Tapi ini antara diserahkan dan tidak. Makanya tidak kita perbaiki,” kata Gubernur Soekarwo, Senin (27/4).
Jalan nasional yang rusak parah di Madura yakni antara Bangjalan-Tanjung Bumi. Jalan tersebut awalnya menjadi wewenang Pemprov Jatim, namun diambil alih oleh pemerintah pusat. Tapi kemudian ada rencana mau diserahkan kembali ke provinsi, tapi statusnya hingga kini masih belum jelas.
Akibatnya, kerusakan jalan semakin parah karena pemerintah pusat belum bisa memperbaiki dengan alasan kekurangan dana. Sementara Pemprov Jatim juga tidak berani mengucurkan dana karena bukan kewenangannya.
Oleh karena itu, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, bila pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU menyerahkan ke Pemprov Jatim secara penuh, maka akan langsung diperbaiki. “Kalau sekarang diperbaiki pemprov, pasti disalahan sebab bukan kewenangannya,” ujarnya.
Pihaknya menunggu keseriusan Kementerian PU menyerahkan kewenangan itu ke Pemprov Jatim, sehingga perbaikan bisa dilakukan secara cepat. Meski diakui untuk saat ini belum bisa karena perencanaan perbaikan satu tahun sebelumnya.
Menyinggung soal kerusakan jalan lain, Pakde Karwo menyatakan, untuk jalan provinsi tidak ada masalah karena perbaikan sering dilakukan, namun yang menjadi masalah adalah jalan kabupaten. “Jalan yang menghubungkan antara desa dan kecamatan banyak yang rusak. Tapi, diperbaiki dan mulus saat menjelang Pilkada, dan ini terjadi di mana-mana,” katanya.
Untuk itu, mantan Sekdaprov Jatim ini minta bupati serius apakah ada Pilkada atau tidak, jalan kabupaten tetap dirawat agar tidak muncul protes dari warga. “Saya sudah ingatkan berkali-kali soal ini ke para bupati,” tandasnya.
Sementara itu, DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim terutama Dinas PU Bina Marga untuk memperbaiki segera jalan yang mengalami kerusakan. Anggota DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto mengatakan saat reses di wilayah Gresik banyak warga yang mengeluhkan karena jalan provinsi yang berada di wilayah mulai perempatan Legundi hingga barat Wringinanom rusak.
“Setelah mendapatkan keluhan tersebut, kami langsung mengecek ke lokasi dan benar di lokasi wilayah legundi hingga ke Wringianom Gresik tidak memenuhi syarat bahkan tidak layak dilewati oleh kendaraan kecil seperti motor dan mobil,”ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak jalan provinsi yang rusak di wilayah Gresik tersebut dikarenakan banyak kendaraan besar yang berasal dari pabrik di sekitar Legundi dan Wringinanom. “Rusaknya jalan tersebut bisa berakibat fatal bagi aktivitas masyarakat seperti terjadi kecelakaan hingga kendala ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu Pemprov Jatim juga harus menegur mereka dan menyurati pemilik perusahaan tersebut untuk ikut bertanggungjawab terhadap rusaknya jalan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut politisi asal Golkar ini juga meminta Dinas Bina Marga Jatim harus secepatnya menyelesaikan atau memperbaiki jalan nasional tersebut. “Jangan sampai Gubernur Jatim digugat warga karena adanya jalan rusak tersebut. Harus ada sikap tegas dari Pemprov Jatim,”ujarnya.
Jalan Provinsi di Pasuruan
Sementara itu dari Pasuruan dilaporkan Pemprov Jatim menggelontorkan dana perawatan jalan provinsi sebesar Rp 3,6 miliar. Besaran dana perawatan selama satu tahun ke depan itu berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim Eddy Paripurna mengatakan perawatan jalan provinsi itu tak lain untuk memperlancar ekonomi masyarakat sekitar. “Kami tak ingin gara-gara jalan rusak, ekonomi masyarakat sekitar tersendat. Makanya, perawatan jalan antar kecamatan ini penting sekali demi memberi kemudahan bagi masyarakat setempat,” ujar Eddy Paripurna, Senin (27/4) sore.
Menurut Eddy, sejumlah jalan milik provinsi yang mendapatkan perawatan rutin tahun ini adalah jalan di Kecamatan Pandaan menuju Kecamatan Prigen, jalan di Kecamatan Kejayan menuju Kecamatan Purwosari, jalan di Kecamatan Purwodadi arah ke Kecamatan Tutur dan jalan di Kota Pasuruan menuju ke Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan, pengerjaannya akan dikerjakan secara swakelola oleh Pemprov Jatim. “Pengawasan untuk perawatannya kami minta harus dilakukan setiap dua bulan sekali. Karena besaran anggaran itu merupakan yang terbesar dikeluarkan oleh pihak Pemprov Jatim,” jelas Bung Eddy panggilan akrabnya.
Di sisi lain, jika empat jalan antar kecamatan tersebut mendapatkan anggaran perawatan, namun berbeda bagi jalan dari Kecamatan Kejayan menuju ke Kecamatan Tosari. Jalan provinsi itu mendapatkan anggaran untuk peningkatan jalan. Besaran anggaran yang disiapkan untuk peningkatan jalan itu mencapai Rp 1,3 miliar. “Kemungkinan pengerjaannya untuk jalan dari Kecamatan Kejayan hingga ke Kecamatan Tosari pada awal Mei nanti. Nantinya, jalan itu diaspal semua. Anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar,” ujar Eddy Paripurna yang pernah menjabat sebagai Wabup Pasuruan. [iib,hil]
