Gubernur Pesimis Jatim Bebas Lokalisasi Tahun Ini

psk-dolly-terkena-razia-300x186Pemprov Jatim, Bhirawa
Target Jatim bisa bebas lokalisasi 2014 tampaknya sulit bisa terwujud. Sebab dari 47 lokalisasi yang ada di Jatim, kini masih ada 15 lokalisasi yang masih beroperasi. Bahkan dari 15 lokalisasi itu, ada pemdanya (pemerintah daerah) yang ogah-ogahan untuk menutup tempat maksiat tersebut.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, menutup lokalisasi di Jatim tidak mudah dan membutuhkan tenaga ekstra. Semua elemen harus ikut turun tangan mulai dari TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga organisasi kemasyarakatan.
“Saya realistis saja. Upaya penutupan semua lokalisasi di Jatim sulit bisa terwujud tahun ini. Tapi kita tetap bersyukur karena lokalisasi yang pernah menyandang predikat terbesar di Asia Tenggara sudah bisa ditutup. Yaitu  Gang Dolly di Surabaya. Sekarang lokalisasi itu sudah benar-benar tutup,” kata Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (16/11).
Menurut dia, persoalan mendasar sulitnya penutupan lokalisasi itu adalah banyaknya wanita tuna susila (WTS), yang masih terjerat hutang pada mucikari yang menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya program pentutpan lokalisasi. “Saya juga sudah mendengar banyak yang ingin keluar dari lokalisasi, namun karena mereka rata-rata terjerat hutang, makanya sulit juga mengentasnya,” katanya.
Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo, juga telah memerintahkan Kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Ratnadi Ismaon, untuk menindak lanjuti masalah ini. Dia menyarankan agar pemprov mau mendengar keinginan para WTS apa yang harus dilakukan setelah keluar dari lokalisasi.
“Kita siap dengan dana yang cukup untuk memberi program untuk usaha maupun program pelatihan lainnya. Buktinya, sebelum ada penutupan lokalisasi para WTS diberikan bantuan uang dari pemprov dan pelatihan yang diinginkan para WTS,” ungkapnya.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon menambahkan, target penutupan lokalisasi di Jatim tetap diupayakan tuntas di 2014 ini. Namun jika hal itu tidak tercapai, perempuan yang akrab dipanggil Bibing ini sudah merasa cukup bangga dengan capaian telah menutup 32 lokalisasi di Jatim.
Menurut Bibing, pemprov tidak pernah lelah mengajak kepada pemerintah kabupaten/kota untuk aktif menutup wilayahnya yang masih ada lokalisasinya. “Melalui surat Gubernur kita selalu mengingatkan agar ada action. Namun ada pemkab dan pemkot masih ada yang kurang proaktif dengan program pemprov. Ada yang ogah-ogahan menutup lokalisasi,” katanya.
Saat ini, ada lima kdaerah di Jatim yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi. Yaitu, Kabupaten Malang, Nganjuk, Madiun, Mojokerto dan Lumajang. “Untuk Nganjuk dan Madiun sudah ada respon dan sedang dalam proses. Namun untuk Lumajang, Mojokerto dan Malang ini masih belum ada respon,” jelasnya.
Menurut pejabat asal Pulau Madura ini, sebenarnya kunci dari persoalan lokalisai ini adalah pada tiga dearah saja yaitu Kabupaten Malang, Mojokerto dan Nganjuk. “Jika tiga daerah ini sudah bisa ditutup, kita yakin seluruh Jatim akan bebas dari lokalisasi,” pungkasnya.  [iib]

Tags: