Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama bupati dan wali kota penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu (21/12).
Pemprov, Bhirawa
Upaya Pemprov Jatim dalam mengoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah di bidang pengarusutamaan gender di seluruh Jatim akhirnya membuahkan hasil gemilang. Atas usaha tersebut, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berhasil meraih kali kedua Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI Jakarta, Rabu (21/12). Sebelumnya penghargaan kategori mentor telah diraih Jatim pada 2014.
Penghargaan APE kategori Mentor merupakan yang tertinggi dari seluruh kategori yang ada. Penghargaan tersebut berupa tropi berwarna hitam yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan berbagai inovasi yang menjadi inspirasi tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara berkesinambungan melalui pengintegrasian isu gender, perlindungan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Seusai menerima penghargaan, Gubernur Soekarwo yang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim Dra Lies Idawati mengatakan, penghargaan ini diperoleh tidak terlepas dari koordinasi dari seluruh elemen masyarakat dan pimpinan daerah atau bupati/wali kota se-Jatim yang sangat baik di bidang pengarusutamaan gender.
“Masyarakat Jatim memang produktif dan open minded. Kultur pembangunannya sudah matang. Ini semua tidak terlepas dari pendahulu-pendahulu kami. Para gubernur sebelumnya, masyarakat, tokoh masyarakatnya luar biasa. Koordinasi masyarakat dan pimpinan daerahnya juga sangat bagus,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat gubernur.
Lebih lanjut disampaikannya, penghargaan ini juga diperoleh atas komitmen politik melalui diterbitkannya Perda No 3 Tahun 2014 tentang RPJMD 2014-2019 Provinsi Jatim. Dan pada visi misi salah satunya pada strategi pembangunan pengarusutamaan gender dan indeks kinerja utama.
Seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder, lanjutnya, mengimplementasikan pengarusutamaan gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan pada semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan politik.
Selain itu, seluruh pengambil keputusan di tingkat stakeholder telah mengintegrasikan isu gender ke dalam dokumen pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa APE sesungguhnya adalah tolok ukur atas upaya untuk memberikan peranan yang baik terhadap perempuan dan perlindungan anak. Meskipun, Indonesia diakui memiliki prestasi yang baik dalam hal kesetaraan gender. Terbukti, pernah mempunyai presiden perempuan yang bahkan di Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar belum pernah ada presiden perempuan.
“Di kabinet (kerja), 24 persen menteri adalah perempuan. Termasuk yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Itu juga menjadi bagian dari pada upaya kita. Diharapkan juga peran di daerah di bidang politik,” kata Wapres RI.
Oleh karena itu, Wapres RI Jusuf Kalla mengajak daerah turut mendukung pemberian tempat bagi perempuan dalam bidang politik. JK juga mendorong adanya dukungan terhadap pelibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Mengingat, tingkat pendidikan kaum perempuan juga sudah sangat maju sehingga mampu bersaing dengan kaum pria. [iib]
