Foto Ilustrasi
Pemprov Jatim,Bhirawa.
Guna membahas kondisi keamanan negara RI, Gubernur Jawa Timur akan kumpulkan seluruhanggota Musyawarah Pemimpin Kecamatan (Muspika) se-Jatim.
Gubernur Jatim, H Soekarwo di Gedung Negara grahadi Surabaya, Kamis (25/2) sore mengatakan, acara denganmuspika Se-Jatim ini akan dilaksanakan pada 7 Maret 2016 di Grand City Surabaya.
Ia menjelaskan, anggota Muspika yang diundang terdiri dari camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) sertaKomandan Rayon Militer (Danramil) yang tersebar di 664 kecamatan di Jawa Timur. Selain Kapolri Jenderal PolBadrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dua menteri yang hadir sekaligus memberikan paparanadalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan serta Menteri Dalam Negeri TjahjoKumolo. “Paparannya tentang apa, nanti pak menteri yang akan menyampaikannya. Tapi secara umum tentangbangsa ini,” ucap Pakde Karwo.
Selain itu, Gubernur Jatim juga mengundang kepala Daerah Bupati/ Walikota se Jatim. Sebelumnya, Gubernur dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah mengumpulkan seluruhkepala daerah se-Jatim, khususnya yang baru dilantik pada 17 Februari 2016
Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan implementasi program “Nawacita” sesuai visi misi Presiden RI JokoWidodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Sembilan program Nawacita, kata dia, saat ini sedang diimplementasikandalam menjalankan berbagai program dan kebijakan di Jatim, salah satunya menghadirkan kembali Negara yangaman dan nyaman dengan selalu bekerjasama antar pihak
“Jatim juga melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik agar masyarakat semakin dimudahkan oleh pelayananpemerintah, seperti Perizinan Satu Pintu (P2T), Samsat Elektronik, Drive Thru, e-planning, e-budgeting, e-audit yangbekerja sama dengan BPK sehingga semakin berkualitas,” katanya.
Sejumlah program lainnya, lanjut dia, antara lain membentuk wilayah bebas korupsi, peningkatkan kualitas hidupmanusia melalui Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, pemberdayaan UMKM serta kantor perwakilan dagang di 26provinsi untuk memperkuat perdagangan dalam negeri, dan sebagainya. inf
