Gubernur: Segera Realisasikan Janji Politik

12 kepala daerah hasil pilkada serentak 2018 dilantik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Grahadi, Senin (24/9).

Kemiskinan dan Pengangguran Tantangan Kepala Daerah Baru
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pelantikan 12 kepala daerah hasil pilkada serentak 2018 di Jatim telah digelar di Grahadi. Janji-janji politik yang sudah didengungkan pada saat kampanye harus segera direalisasikan. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga meminta kepada para kepala daerah baru untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengungkapkan, menguraikan sejumlah permasalahan serius yang kini dihadapi sejumlah daerah dengan pemimpin baru. Di antaranya Kota Malang yang tercatat sebagai kantong pengangguran terbuka paling tinggi se Jatim dan disusul Kabupaten Pasuruan. Pihaknya menyebut, Kota Malang terdapat 31.993 pengangguran terbuka yang perlu mendapat perhatian.
“Perlu dikembangkan BLK (Balai Latihan Kerja) dan program-program vokasional untuk mengurangi angka pengangguran ini,” tutur Pakde Karwo dalam Pelantikan 12 Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota Masa Jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9).
Pakde Karwo juga menegaskan terkait angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang tertinggi ketiga. Jumlah penduduk miskin di daerah tersebut mencapai 225.130 jiwa atau 20,52 persen. Sementara di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah di Probolinggo masih mencapai 5,68 tahun.
Janji politik yang telah diucapkan harus segera direalisasikan melalui RPJMD yang disusun selambat-lambatnya tiga bulan pasca pelantikan. Dalam melaksanakan pembangunannya, bupati dan wali kota hendaknya berpedoman dan mengacu kepada visi dan misi presiden, serta visi dan misi gubernur. Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat.
Sementara pada bidang kesehatan kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalan terdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen yang merupakan persentase tertinggi se-Jatim dan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim. Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jatim.
“Agar kepala daerah terpilih ini segera merealisasikan janji-janji politik yang telah disampaikan melalui RPJM yang disusun selambat-lambatnya tiga bulan pasca pelantikan,” tutur Pakde Karwo. Menurut dia, dalam melaksanakan pembangunan daerah, bupati dan walikota hendaknya mengacu visi dan misi presiden, serta visi misi gubernur. Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat.
“Tidak ada kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota,” ujarnya.
Ke depan, Pakde Karwo meminta bupati dan wali kota juga memperhatikan 9 poin penting dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya, dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, belanja APBD harus menguatamakan belanja publik terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah.
Poin yang tak kalah pentingnya, yakni memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Korsup KPK. Namun, permasalahan serius dalam hal ini diakuinya adalah pungli dalam proses pelayanan publik. Ini kaitannya dengan integritas.
“Makanya kalau ada anak buahnya yang mengurusi pelayanan publik silahkan ditanya, dapatnya dari mana,” tutur dia. Pakde Karwo mengaku, pengalaman negara-negara yang sudah berhasil dalam menangani korupsi adalah berawal dari data harta kekayaannya dan perubahannya diperoleh. “Secara konsep kita sudah betul tinggal perlu lebih konsen lagi,” tandasnya.
Disinggung terkait pelantikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Gubernur memastikan akan melantiknya di kantor Kemendagri pukul 14.00. Selanjutnya, begitu selesai dilantik gubernur akan langsung menunjuk Plt bupati, yaitu Wakil Bupati Tulungagung terpilih. “Nanti setelah incraht kalau tidak ada pidananya dia bisa langsung memimpin kembali. Tetapi jika ada pidananya akan langsung wakilnya naik,” tutur Pakde Karwo.
Usai pelantikan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota, kegiatan dilanjutkan dengan Pelantikan 12 Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Masa Jabatan 2018-2023 di Provinsi Jatim oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si.
Dalam sambutannya, Bude Karwo sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim mengingatkan agar TP PKK tetap menjadi mitra bagi pemerintah. Sebagai mitra harus terus mensupport apa yang dilakukan pemerintah. Apalagi peran TP PKK sangat penting dan dapat menjangkau masyarakat hingga dasawisma.
“Jangan sampai TP PKK memberatkan pemerintah,” ujarnya sambil menjelaskan berbagai pekerjaan rumah yang perlu ditangani bersama-sama dan menjadi prioritas terutama pada sektor kesehatan. [tam]

Tags: