Gubernur Selalu Bantu Perbaiki RTRW Surabaya

tol-tengah-surabayaTak Pernah Paksa Ada Tol Tengah Kota
Pemprov, Bhirawa

Pemprov Jatim akhirnya angkat bicara terkait polemik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya yang menyangkut pembangunan tol tengah kota. Pemprov Jatim meyakinkan jika Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum tidak pernah menekan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membangun tol tengah kota tersebut.
“Gubernur tidak pernah menekan ataupun memaksakan kehendak terkait tol tengah kota. Justru kita selalu memfasilitasi dan memberikan kelonggaran pada Pemkot Surabaya untuk perbaikan RTRW-nya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Zaenal Abidin, dikonfirmasi, Minggu (16/2).
Menurut dia, sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang pedoman RTRW, sampai sekarang belum ada keputusan apapun baik untuk mengubah sesuai keinginan Risma agar jalan tol tengah kota tidak dimasukkan dalam RTRW-nya.
“Justru yang tepat saat ini Pemkot Surabaya harusnya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat karena sedang dibahas di kantor Kementerian PU. Kalau mau usul tol tengah kota tidak dicantumkan harusnya langsung ke pusat saja, untuk dilakukan review” paparnya.
Zainal menolak, jika permasalahan tol tengah Ini dikaitkan dengan masalah politis. Sebab Pemprov Jatim selama ini hanya menjalankan prosedur undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bila ada masalah, lanjutnya, maka Pemprov Jatim hanya sebagai fasilitator kemudian dikoordinasikan ke pusat untuk dibahas.
“Dari sudut ini saja, Pemprov Jatim sangat terbuka dengan Pemkot Surabaya, apapun selalu ada progresnya. Tapi kok malah kita dianggap melakukan penekanan. Itu tidak benar,” katanya.
Pihaknya juga merasa heran dan menyayangkan bila jalan tol tengah kota dijadikan salah satu komoditas politik. Karena, secara riil sampai hari ini wacana itu baru sebatas perencanaan belum pada tataran pelaksanaan.
“Investornya saja belum ada. Bahkan, sekarang baru ditentukan titik-titiknya, seperti Waru-Wonokromo. Kemudian titik akhirnya nanti dimana pun belum juga direncanakan. Oleh karena itu, bila Pemprov Jatim melakukan tekanan terhadap Wali Kota Surabaya, itu tidak masuk akal,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto secara terang-terangan menuding Gubernur Soekarwo menekan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Khususnya terkait proyek jalan tol tengah kota.
Hasto menyatakan tekanan itu bukan berasal dari internal partai, sebagai partai yang mengusung Risma. Tekanan terhadap Risma datang dari Gubernur Soekarwo terkait rencana pembangunan jalan tol tengah Kota Surabaya. Maksudnya tekanan di sini, lebih pada kepentingan bisnis.
Soekarwo mengaku sangat terkejut dengan tuduhan itu, sebab selama ini dirinya tidak pernah bersentuhan langsung dengan proyek jalan tol tengah kota. Proyek itu, menurutnya, murni masuk dalam Rencana Tata Ruang Nasional sehingga seluruhnya berhubungan langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Jadi, kalau memang mau dibicarakan maka dengan pemerintah pusat, sebab memang sudah masuk dalam RTRW Nasional. Masa saya tekan wali kota,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Soekarwo.
Selama ini, lanjutnya, Pemprov Jatim tidak memiliki kepentingan, melainkan pemerintah pusat, bila ada masalah maka Pemkot dengan Pemerintah Pusat. Karena itu, Soekarwo mempertanyakan, dari sisi mana pihaknya menekan wali kota.
“Saya tidak memiliki kemampuan itu, ini masalah Pusat dengan Kota Surabaya,” ujarnya. Soekarwo berharap semua pihak tidak mudah menuduh tanpa ada bukti. Fokus sekarang adalah solusi, bukan menuduh kalau dirinya menekan Wali kota Surabaya. [iib.cty]