Gubernur Jatim Dr H Soekarwo disaksikan Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kiswandoko menyerahkan DIPA susulan kepada Bupati Madiun Muhtarom, Selasa (29/12).
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 susulan kepada tiga kepala daerah, Selasa (29/12). Mereka yaitu Bupati Madiun, Wali Kota Kediri dan Kota Batu. Ketiga kepala daerah ini berhalangan hadir saat Gubernur Jatim menyerahkan DIPA secara serentak pada pertengahan Desember lalu.
Gubernur Soekarwo menyerahkan DIPA kepada Bupati Madiun Muhtarom dengan total alokasi dana DIPA dan transfer ke daerah untuk Kabupaten Madiun sebesar Rp 1.810.854.625.000 dengan rincian dana DIPA Rp 271.529.625.000 dan Dana Transfer Daerah Rp 1.539.325.000.000.
Untuk Kota Kediri, diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dengan total alokasi dana DIPA dan transfer ke daerah sebesar Rp 1.450.778.857.000 dengan rincian dana DIPA Rp 585.239.857.000 dan dana transfer ke daerah Rp 865.539.000.000.
Sedangkan untuk Kota Batu diterima oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso dengan total alokasi dana DIPA dan transfer ke daerah sebesar Rp 816.223.728.000 dengan rincian yakni dana DIPA Rp 140.186.728.000 dan dana transfer ke daerah Rp 676.037.000.000.
Dalam arahannya, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, meminta agar kabupaten/kota memperhatikan masyarakat kelompok bawah. “Bupati dan wali kota harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat bawah,” pintanya.
Menurut dia, masyarakat bawah harus diperhatikan secara serius. Untuk itu, kabupaten/kota dalam programnya hendaknya berpihak pada masyarakat kelompok menengah dan bawah. Problem ketidakadilan memunculkan konflik sosial yang disebabkan disparitas salah satunya kepemilikan lahan yang dikuasai oleh beberapa orang.
“Saya titip, kepada bupati/wali kota jangan mudah melepas tanah kepada pengusaha. Tanah di daerah jangan sampai dilepas kepada kartel ekonomi,” ungkapnya.
Pakde Karwo menambahkan, saat ini terdapat problem disparitas atau kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat dan harus bisa diatasi secara tuntas. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian kepada masyarakat kelompok bawah seperti ini, maka disparitas kemiskinan akan terjadi.
Bupati/wali kota harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan cara mengurangi disparitas. “Kesenjangan adalah problem kita dan harus menjadi prioritas pembangunan. Renungan kita saat ini adalah pengaplikasian dari keadilan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kelompok bawah,” pungkasnya. [iib]
