Gubernur Soekarwo Imbau Investor Tetap di Jatim

Kab Mojokerto, Bhirawa
Gubernur Jatim, Dr Soekarwo tak melarang investor mengalihkan investasinya pasca penetapan UMK di Jatim. Namun pejabat yang akab disapa Pakde Karwo itu meminta pengalihan investasi itu tetap berada di wilayah Jatim.
”Nggak apa-apa kalau pindahnya masih tetap di wilayah Jatim,” ujar Soekarwo kepada Bhirawa ketika ditemui di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Mojokerto. Gubernur dan rombongan transit di Pendopo Pemkab Mojokerto sebelum melepas Gerak Jalan Mojokerto – Suroboyo.
Ketika disinggung soal penetapan UMK yang relatif tinggi hingga bisa membuat investor lari, Pakde Karwo tak khawatir. Menurutnya, pertimbangan investor untuk memindahkan lokasi usaha itu bukan hanya pesoalan upah saja. ”Keamanan dan kenyamanan usaha itu tetap menjadi pertimbangan investor. Dan saya yakin Jatim masih menjadi salah satu lokasi yang menjadi favorit untuk investasi,” ujar Gubernur.
Gubernur Jatim juga mengaku yakin dan sangat  paham bagaimana meredam agar investor tak lari dari Jatim, meski penetapan UMK di Jatim yang lebih tinggi dari Jakarta. Bahkan Pakde Karwo juga tahu bagaimana merayu agar pengusaha-pengusaha itu tetap berada di Jatim.
”Kami paham dengan situasi sekarang. Besaran UMK yang sudah kita tetapkan itu sudah sesuai hitungan yang tepat. Tinggal sekarang bagaimana kita merayu para investor itu untuk tidak lari dari Jatim. Seperti saat pacaran begitu nanti cara merayunya,” ucap Pakde Karwo yang datang ke Mojokerto bersama Kapolda Jatim, Pangam V Brawijaya dan Pangamatim.
Sebelum kenaikan harga BBM, Pakde Karwo mengaku telah menghitung dengan tepat soal berapa seharusnya angka UMK. Besaran UMK di daerah-daerah industri di Jatim yang masuk ring satu, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Kab Mojokerto sebesar Rp2,4 juta. Namun karena terjadi kenaikan harga BBM, maka mendapatkan hasil hitungan besaran UMK di daerah itu menjadi kisaran Rp2,7 juta.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Pemrov Jatim yakin investor tak bakal lari. ”Ada 2,9 juta buruh kita bekerja di seluruh industri di Jatim. Kalau toh investor lari, kami berharap tetap ada di wilayah Jatim saja,” kata Kepala Disnaker Transmigrasi, Edi Purwanto yang juga turut menampingi Guernur ke Mojokerto.
Sebelumnya, Apindo menyatakan bakal keluar dari Dewan Pengupahan setelah Pakde Karwo menetapkan UMK. Selain itu, DPD Apindo Provinsi Jatim juga bereaksi dengan menyatakan keberapatn atas penetapan UMK di Jatim itu. Bendahara DPD Apindo Jatim Tony Towoliu menyatakan penetapan UMK di Surabaya Rp2,7 juta itu melebihi kemampuan para pengusaha. [kar]