Gubernur SoekarwoTegur Dirut PT PWU Jatim

PT Panca Wira UsahaDPRD Jatim, Bhirawa
Perseteruan antara komisi C DPRD Jatim dengan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik Pemprov Jatim, memaksa Gubernur Jatim, Soekarwo, angkat bicara. Bahkan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu mengingatkan agar Dirut PT PWU Jatim, Arif Affandi memperbaiki komunikasi dengan DPRD Jatim.
“Sebenarnya tidak ada masalah yang serius dengan PT PWU Jatim. Ini hanya masalah komunikasi saja yang perlu diperbaiki,” dalih Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo, Minggu (9/11).
Diakui Pakde Karwo, PT PWU Jatim merupakan BUMD yang baru hidup dari sekarat sehingga kondisinya adalah proses recovery sehingga tak mudah tapi sekarang mulai berkembang dan mampu memberikan PAD walau tidak terlalu besar. ” Aset-aset yang dikelola PT PWU Jatim itu banyak yang tidak iddle, seperti diJalan Ngagel Surabaya sehingga tidak gampang mengelolanya,” dalihnya.
Di singgung soal adanya desakan DPRD Jatim terkait transparansi pengelolaan aset PT PWU Jatim? Pakde Karwo mengaku setuju saja sehingga tidak memerlukan lagi adanya pembentukan Pansus PT PWU Jatim yang digagas oleh Komisi C DPRD Jatim. “Begitu juga soal audit performance, saya setuju karena tak menyangkut audit cash,” tambah mantan Sekdaprov Jatim ini.
Lantas apakah perlu dilakukan restrukturisasi PT PWU Jatim? Kembali Pakde Karwo menegaskan tidak ada pergantian direktur karena masalah ini hanya miskomunikasi saja yang perlu diperbaiki.   ” Ini hanya masalah komunikasi saja jadi tak perlu ada pergantian drektur,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Suhandoyo justru menuding managemen PT PWU Jatim terkesan main-main dan tidak transparan untuk membeber kemampuan target PAD yang diberikan pada Pemprov Jatim. Terbukti, sampai saat ini, Dirut PT PWU tidak berani membeber kemampuan dari belasan anak perusahaan yang dimiliki PT PWU Jatim. “Sampai saat ini, kami melihat belum transparan managemen PT PWU,” tegas Suhandoyo.
Bahkan, politisi asal Lamongan itu menilai Arif Affandi selaku Dirut PT PWU Jatim tidak mampu menghargai akan fungsi DPRD Jatim sebagai peran pengontrol BUMD milik Provinsi Jatim. “Silahkan ke swasta, jika tidak mampu mengikuti target PAD. Karena PT PWU Jatim merupakan perusahaan milik Pemprov Jatim,” jelasnya.
Sejauh ini, Suhandoyo menilai jika  perusahaan PWU Jatim masih tangggung menyelesaikan tugasnya. Untuk itu, DPRD terus mendalami tentang aset-aset milik BUMD ini. “Sudah saatnya, Komisi C mengambil langkah, bahkan kalau perlu dibentuk Pansus,” harapnya.
Sebelumnya, Dirut PT PWU Jatim, Arif Affandi  disuruh pulang paksa oleh Komisi C, karena dianggap tidak membawa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara lengkap saat hearing membahas target PAD untuk APBD Jatim 2015. Akibatnya, komisi yang menangai bidang keuangan itu menuding PT PWU Jatim tidak transparan.
Senada Aufa Zhafira anggota Komisi C, menyatakan ukuran kinerja sebuah perusahaan bisa dinilai dari laporan keuangan dan RKAP. Sehingga target PAD yang disampaikan PWU bisa realistis.
“Dicermati secara normatif, ini justru menguntungkan BUMD, tapi faktanya PT PWU Jatim malah menolak memberi data,” ujar politisi muda asal Partai Gerindra.
Sementara itu, Ketua Komisi C, Thoriqul Haq menyampaikan untuk target PAD sebesar Rp 3,6 miliar belum menjadi keputusan. Meski, PT PWU Jatim sudah menyampaikan sejak awal, terkait target PAD ada kenaikan Rp.100 juta dibanding tahun sebelumnya. “Belum ada keputusan,” tegas politisi asal FPKB. [Cty]

Tags: