Salah satu UMKM di Jatim. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang lagi lesu, Pemprov Jatim menambah anggaran linkage program untuk UMKM sebesar Rp 1, 7 triliun.
DPRD Jatim, Bhirawa
Keputusan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Jatim di tengah kondisi ekonomi nasional yang lesu terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan alokasi pada program linkage bank untuk UMKM yang sebelumnya hanya Rp 400 miliar, naik menjadi Rp 1,7 triliun. Dana tersebut berasal dari dana cadangan untuk Pilgub Jatim sebesar Rp 400 miliar serta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2015 sebesar Rp 900 miliar.
Terpisah Soekarwo menegaskan konsep baru (pembiayaan UMKM) sengaja dibuat untuk mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi. “Konsep itu berupa pemberian kredit murah bagi UMKM primer masing-masing sebesar Rp 20 juta dengan bunga 10 % setahun,”katanya, Kamis (12/11).
Dana stimulan tersebut tambah Pakde Karwo, panggilan Gubernur Soekarwo dapat membuat pelaku UMKM tertantang karena memiliki kewajiban membayar kredit ke bank. Sementara pemerintah juga tidak kehilangan uang karena hanya sebagai linkage program dengan perbankan.
Diakuinya program stimulan lewat kredit lunak jauh lebih efektif daripada program bantuan langsung. “Mindset masyarakat selama ini adalah menganggap mudah bantuan dari pemerintah. Sehingga banyak kasus bantuan hilang dan tidak kembali. Tetapi bila bantuan itu lewat kredit lunak, mereka rajin membayar. Nah, ini yang sekarang kami pakai,” ujarnya.
Sementara itu anggota F-PKB DPRD Anik Maslachah mengaku tidak mempersoalkan program linkage bank yang digagas Pemprov Jatim tersebut. Syaratnya, program tersebut benar-benar mendukung pertumbuhan sektor riil di Jatim. “Bila sektor riil ini tumbuh bagus, maka akan berimplikasi pada kondusifitas iklim ekonomi Jatim. Mulai meningkatnya PDRB, dan mengurangi disparitas antar wilayah serta mewujudkan ketahanan daerah,”ujarnya.
Sedang anggota Fraksi PKS Irwan Setiawan misalnya mengaku hanya tahu bahwa ploting dana untuk UMKM adalah Rp 400 miliar . Pasalnya tidak ada informasi mengenai pergeseran dana cadangan Pilgub maupun silpa seperti disampaikan gubernur. “Setahu saya tetap Rp 400 miliar. Kalaupun ada pergeseran anggaran mestinya disampaikan. minimal ke Badan Anggaran (Banggar),”akunya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok menyampaikan, pihaknya tetap kritis terhadap alokasi dana untuk UMKM tersebut. “Awalnya kami memang menolak. Tetapi karena program ini kami pandang penting, maka kami pun setuju,'”ujarnya. [cty]
