Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menandatangani Raperda PAPBD Jatim 2018 disaksikan pimpinan DPRD Jatim.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menandatangani keputusan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018, saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim.
Penandatanganan dilakukan setelah DPRD Provinsi Jatim menyetujui Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran/TA 2018 Dari pandangan kesembilan fraksi yang hadir pada rapat paripurna kali ini, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda tersebut.
Seusai penandatangan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jatim yang telah memberikan usulan saat penyusunan RPJMD. Salah satunya yakni dengan meminta provinsi ini untuk memiliki basis agro industri dan agro bisnis.
Usulan tersebut, lanjutnya, senada dengan pilihan Pemprov Jatim yang juga terus mengembangkan agro industri dan agro bisnis. “Pilihan Jatim memilih agro industri dan agro bisnis karena bahan baku ada di sekitar kita. Itulah yang menjaga stabilitas perekonomian Jatim,” katanya usai penandatanganan, , Jumat (31/8).
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS Jatim, Suhartono di rapat paripurna pengesahan PAPBD 2018 mengatakan, Fraksi PKS dapat menerima perubahan APBD 2018 menjadi perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Catatan pertama yaitu, pembahasan PAPBD 2018 ini masih diselimuti kondisi perekonomian global, dan nasional yang masih belum stabil atau lemah. sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jatim menjadi lambat.
“Kami minta pemprov Jatim untuk merespon kondisi tersebut secara cepat, tepat dan terukur melalui restrukturasi dan rasionalisasi pada PAPBD 2018. Salah satunya kebijakan politik – ekonomi yang dikeluarkan pemprov Jatim dengan memanfaatkan kebijakan politik anggaran daerah yang lebih progresif, kreatif, dan inovatif,” ujarnya.
Kedua yaitu, pemprov juga harus berperan aktif menjaga agar permintaan agregat dalam perekonomian tetap stabil melalui peningkatan belanjanya. Pemprov Juga harus kreatif dalam mencari terobosan kebijakan dalam rangka untuk lebih menggiatkan dan menggairahkan dunia usaha swasta. Dengan demikian pelemahan permintaan yang bersumber dari dunia usaha akan diimbangi oleh naiknya permintaan dari sektor pemerintah sehingga perekonomian tetap dinamis.
Sementara Juru Bicara Fraksi PAN Jatim, Salahuddin meminta agar PAPBD 2018 ini dijaga betul untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan memberikan prioritas bagi penanggulangan kemiskinan dalam berbagai skema dan klaster.
“Fraksi PAN meminta PABPBD 2018 ini, diimplemintasikan secara tepat sasaran pada program – program penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspeknya dalam konteks ini adalah perlu lebih masif program-program padat karya di pedasaan,”ujarnya. [iib]
