Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan pembekalan kepada 307 CPNS di lingkungan Pemprov Jatim, di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim.
Pemprov, Jatim Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta agar pegawai negeri Sipil(PNS) mementingkan moralitas dan etika dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penekanan ini disampaikan Gubernur saat memberikan pembekalan dan penyerahan SK pada 307 orang CPNS di lingkungan Pemprov Jatim Tahun 2014, di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (4/6).
“Proses paperless melalui tes berbasis computer assestment test (cat) pada 307 orang CPNS ini mampu membuktikan bahwa mereka adalah orang yang cerdas dan terpilih. Namun tetap dibutuhkan assestment khusus untuk mengetahui kejiwaannya, mencakup moralitas dan etika karena merupakan basis dalam melaksanakan tugasnya nanti,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Soekarwo.
Menurutnya, etika dan moral menjadi penting karena tugas PNS adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan inti dari pelayanan publik adalah mampu menciptakan perasaan nyaman pada masyarakat yang dilayani. Karenanya masyarakat harus dilibatkan secara partisipatoris, dan aktif dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Selain gedungnya bagus, peralatannya modern, operatornya menguasai, tapi juga harus didukung oleh spiritualnya. Dengan terpenuhinya empat hal tersebut maka masyarakat akan sejahtera,” imbuhnya.
Dijelaskan, generasi cpns baru itu akan berhadapan dengan pemberlakuan UU ASN, dimana penerapan fairness diutamakan. Sedangkan seleksi dan promosi harus tetap diadakan secara adil dan kompetitif, namun tetap mempertimbangkan segala aspek yang ada. Selain itu, reward dan punishment akan diberlakukan berbasis kinerja, jadi bagi PNS yang kinerjanya tidak mencapai target akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia berharap, kehadiran CPNS itu dapat menjadi pelopor dan teladan dalam mengembangkan etika pemerintahan yang baik. Hal ini, adalah tantangan tugas berat namun mulia, karena menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi unsur penting organisasi. “Pembinaan pegawai akan terus dilaksanakan, khususnya dalam pembinaan disiplin pegawai. Karena menyusun dan mengelola sistem pemerintahan yang baik adalah tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.
Terkait kekurangan tenaga CPNS, ia menyampaikan, akan diatasi dengan pemberlakuan sistem teknologi informasi (TI). Sistem IT itu nantinya akan mensubtitusi proses manual yang secara perundangannya harus tetap ada. “Proses paperless hanya membantu menyederhanakan berkasnya, namun tidak menghilangkan sepenuhnya. Karena alat bukti administrasi masih membutuhkan kertas,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Jatim Siswo Heroetoto mengatakan, 307 orang CPNS tersebut terdiri dari 157 orang CPNS formasi umum dan 105 orang formasi khusus dokter umum dan dokter spesialis. Sedangkan tujuan diselenggarakannya pembekalan CPNS itu adalah membantu memudahkan CPNS untuk lebih mengenal dengan lingkungan kerja barunya, sehingga bisa segera memulai pekerjaan sesuai kompetensinya.
“Ke depan SK CPNS akan diberikan setelah CPNS yang dinyatakan diterima melalui tahapan pengarahan dan orientasi, prajabatan serta penandatanganan pakta integritas,” jelasnya. [iib]
