Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyaksikan Dra Hj Lies Idawati MM menandatangani SK pengangkatan menjadi Kepala BPPKB Provinsi Jatim.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menunjuk Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim, Dra Hj Lies Idawati MM, menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim, setelah posisi tersebut ditinggal Dra Hj Tutut Tri Herawati MM yang memasuki usia purna tugas.
Pelaksanaan mutasi yang digelar di Gedung Negar Grahadi Surabaya, Jumat (1/4) ini, juga diikuti pejabat eselon II lainnya. Mereka adalah Dra Sri Widayati Apt Ap FRS sebagai Wakil Direktur Penunjang Pelayanan pada RSU dr Saiful Anwar Malang. Sementara untuk pejabat eselon III sebanyak 65 yang dilantik dan eselon IV sebanyak 100 pejabat.
“Untuk yang mengganti Bu Lies di Biro SDA, akan dijabat Plt (Pelaksana Tugas) yaitu Pak Sofwan (Asisten III Sekdaprov Jatim Bidang Kesejahteraan Masyarakat, red). Jabatan ini memang sengaja di kosongi sambil menanti restrukturisasi SKPD pemprov,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui usai pelantikan.
Dalam arahannya, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo mengatakan, kemajuan pemerintahan yang didukung dengan penggunaan teknologi digital tidak boleh mengurangi atau menghilangkan kultur asli Indonesia. Menurutnya, teknologi digital menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada publik, karena sebagian besar menggunakan media digital.
“Meskipun penting, kultur asli Indonesia yang biasa suka menyapa dan berdialog dengan sesama manusia tidak boleh dihilangkan. Teknologi digital merupakan alat dalam rangka mempercepat proses, sedangkan kultur asli Indonesia dengan menyentuh hati dan perasaan. Ini tidak boleh dihilangkan,” ungkapnya.
Pakde Karwo mengutip tulisan dari Kapra pada salah satu bukunya menjelaskan, pembangunan yang bagus hendaknya dilandasi etika dan moralitas. Negara-negara besar Negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan India tetap menjaga menjaga hal tersebut.
“Indonesia harus meletakkan moralitas sebagai bagian pembangunan. Salah satunya tidak serta merta menggunakan teknologi diberbagai hal. Sapaan dan sentuhan itu juga perlu dilakukan dalam kehidupan,” jelasnya.
Ia menambahkan, terkadang teknologi menghilangkan nilai manusiawi karena orang tidak bisa bertemu dengan orang namun sistem bertemu dengan sistem. Meskipun demikian, tetap harus ada pembatasan dalam penggunaan teknologi digital. Untuk Pejabat Eselon III yang dilantik, meskipun semua menggunakan peralatan canggih, struktur organisasi harus tetap dijaga,” pungkasnya. [iib]
