Gubernur Usul BPN Segera Rekrut Tenaga Outsourcing

Dr H Soekarwo

Dr H Soekarwo

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jatim, agar mau bekerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil dari perguruan tinggi di Jatim untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur tanah. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah yang selama ini sangat lamban.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Soekarwo kepada BPN saat menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (23/2).
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, persoalan administrasi pertanahan di Jatim belum memuaskan. Berdasarkan data BPN, dari 15,7 juta hak atas tanah di Jatim, baru 42 persennya saja atau 6,282 juta yang sudah memiliki sertifikat. Hal ini patut disayangkan, padahal tanah punya nilai ekonomis ketika diagunkan di bank.
Karena itu, tanah yang tidak bersertifikat tentu akan menjadi idle ekonomi bagi Jatim. Sementara di sisi lain, BPN hanya menargetkan sertifikasi tanah sebanyak 100 ribuan bidang per tahun. Artinya, untuk menyelesaikan sertifikasi tanah di Jatim membutuhkan waktu 87 tahun.
“Atas dasar itu, saya terus mendorong agar BPN bisa bekerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil ITS untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur tanah. Tujuannya agar lebih cepat proses sertfikasinya, sehingga target 100 ribu tadi bisa ditingkatkan jadi 200 ribu. Dengan begitu, proses sertifikasinya hanya 42 tahun. Lebih singkat,” ujarnya.
Pakde Karwo menekankan sekali lagi, kalau tidak bekerjasama dengan pihak ketiga untuk perekrutan tenaga ukur, proses sertifikasi tidak akan rampung. Padahal persoalan ini sudah klasik. “Segera laksanakan MoU dengan ITS, saya akan dukung. Bahkan jika MoUnya ingin diadakan di Grahadi, saya setuju,” tambahnya.
Menanggapi permintaan Pakde Karwo tersebut, Kepala BPN Kanwil Jatim Muchtar Deluma tidak bisa berbuat banyak, dan hanya menyetujui usulan gubernur tersebut. Dia berjanji dalam secepatnya akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Jatim untuk merekrut tenaga dari Fakultas Teknik Sipil.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami siap MoU dengan ITS. Kami akan susun MoUnya. Rabu saya akan lakukan MoU dengan Fakultas Teknis Sipil ITS untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur,” katanya.
Sedangkan Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, persoalan sertifikasi tanah di Jatim harus segera dituntaskan. Pasalnya, persoalan tersebut sudah berlangsung lama. “Saya ingin masalah ini jadi tidak berujung hingga tidak ada kepastian soal hak atas tanah. Karena itu, kami undang seluruh pihak terkait, baik itu Pertamina, Pemkot, KAI,” tuturnya.
Ahkmad Muqowam berpesan, ke depan BPN harus lebih meningkatkan pelayanannya. “BPN sudah melaunching one stop service, jika dulu ada program Larasita, sekarang sepertinya sudah redup. Jadi hasilnya tidak optimal. Ini yang harus segera diperbaiki,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi soal target sertifikasi tanah yang ditetapkan BPN sebanyak 100 ribu bidang per tahun. “ini harus dicek betul, apakah benar 100.000 per tahun, saya kira Jatim tidak sampai segitu. Karena itu, Kakanwil BPN Jatim tidak boleh membiarkan aparatnya menolak mengerjakan sertifikasi tanah”  pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga hadir dalam kesempatan tersebut berharap, permasalahan tanah di Surabaya bisa dituntaskan oleh BPN. Sebab saat ini banyak terjadi masalah tanah yang sedang menjadi sengketa.
Risma mencontohkan, sengketa tanah yang kini ditempati warga Bendul Merisi yang katanya milik Pertamina. Padahal warga sudah menempati tanah tersebut sejak puluhan tahun lalu, dan sudah ada fasilitas infrastruktur seperti listrik hingga air PDAM.
“Di lahan itu dulu zaman Belanda katanya memang bekas pengeboran. Kemudian ditempati warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Ya kami berharap Pertamina bisa menyerahkan tanah  tersebut lewat bantuan BPN. Sebab ada ribuan warga yang sudah menempatinya. Kalau digusur akan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya. [iib]

Tags: