Dr H Soekarwo
Pemprov Jatim, Bhirawa
Meski mendapat pertentangan dari sejumlah pihak, tampaknya penutupan lokalisasi Dolly akan tetap berlanjut. Bahkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengusulkan lahan eks lokalisasi dijadikan fasilitas umum (fasum) terbaik di Kota Surabaya, bahkan Jatim.
“Akan lebih bermanfaat jika ada fasilitas umum seperti masjid besar dan taman atau apapun nama dan bentuknya, asalkan sangat berguna bagi masyarakat banyak,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/4).
Namun secara prinsip, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya selaku pemilik wewenang terhadap penutupan lokalisasi terbesar di Indonesia itu. Pihaknya hanya bisa memberikan usul kepada Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya.
Seperti diketahui, penutupan lokalisasi Dolly sudah dijadwalkan 19 Juni 2014, atau sekitar 10 hari menjelang satu Ramadan. Keputusan itu keluar setelah Pakde Karwo berkoordinasi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
“Dari hasil koordinasi sudah diputuskan bahwa lokalisasi Dolly dipastikan tutup 19 Juni. Jadi, sebelum Puasa sudah tidak ada aktivitas lagi di sana. Keputusan ini sudah bulat karena bagian dari amanat yang harus diemban dan harus segera dilaksanakan,” katanya.
Menurut dia, kepastian waktu penutupan berdasarkan pertimbangan matang dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, termasuk menyiapkan segalanya, baik keperluan teknis maupun non teknis. Dalam rentang waktu selama tiga bulan ini akan disiapkan penghuninya, termasuk pemilik wisma. Penghuni akan dibekali keterampilan, sedangkan pemilik akan diajak bicara menyangkut keberlangsungan wismanya.
“Pemprov siap memfasilitasi apa yang diminta Pemkot Surabaya. Apakah menyangkut dana atau pelatihan para PSK, termasuk kemudahan dalam pembelian wisma milik mucikari,” kata Pakde Karwo.
Meski awalnya diakui sulit menutup karena banyak pemodal besar atau mucikari yang memiliki wisma, namun Pakde Karwo juga mengaku sudah mendapat laporan dari pemkot bahwa kendala tersebut perlahan mulai teratasi.
Upaya penutupan ini karena pemprov maupun pemkot melihat gejala sosial terhadap PSK sudah sangat memprihatinkan. Mereka rata-rata tercekik utang dengan mucikari, sehingga tidak bisa lepas. “Ke depan mereka diberi modal agar bisa berbisnis. Pemkot sudah menyiapkan skemanya. Bila perlu, Bank UMKM dikerahkan memberi kredit,” kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.
Pemprov sendiri telah siap memberikan bantuan modal usaha untuk mucikari Gang Dolly sebesar Rp 5 juta per orang. Dana bantuan yang diajukan pihak Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim sebelumnya ada sekitar 311 mucikari yang masih aktif beroperasi di Gang Dolly. Untuk merealisasikan dana stimulan itu, pihak Pemprov Jatim meminta Pemkot Surabaya agar memverifikasi kembali data jumlah mucikari terlebih dahulu.
Sedangkan, menanggapi unjuk rasa menentang penutupan lokalisasi Dolly, orang nomor satu di Jatim itu menghargainya. Hanya saja, program melawan kemaksiatan harus diperjuangkan, salah satunya dengan menutup lokalisasi.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tak berencana memulangkan para PSK, namun melakukan rekondisi terhadap mereka. “Tidak ada yang dipulangkan. Semuanya dibekali pelatihan dan keterampilan dengan harapan bisa bekerja mandiri,” katanya. [iib]
