Dr H Soekarwo
Surabaya, Bhirawa
Gubernur Jatim, Soekarwo mengusulkan supaya perencanaan anggaran bersifat final dan realistis, bukan dinamis supaya kedepannya tidak timbul defisit baik di anggaran maupun penerimaan.
“Anggaran final ini penting karena kabupaten atau kota di Jatim itu sebanyak 64,40 persen anggarannya berasal dari dana DAU, dana transfer dan DAK,” katanya saat menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di salah satu hotel di Surabaya, Senin (27/8).
Dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyampaikan permasalahan di lapangan terkait penyaluran dana transfer dan dana desa.
Menurutnya, dalam petunjuk pelaksanaan terkait dana transfer seperti BOS, BOK, dan DAK Non Fisik, sering terlambat dan seperti tidak ada koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis.
Untuk itu, dirinya mengusulkan supaya petunjuk teknis pelaksanaan DAK sebaiknya dikeluarkan oleh Kemenkeu atau Bappenas, setelah melakukan koordinasi dengan kementerian teknis.
Pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini mengatakan, ada permasalah lainnya yaitu batas akhir penyampaian dokumen daftar kontrak kegiatan sudah harus diinput paling lambat tanggal 21 Juli 2018, sedangkan sebagian kegiatan masih dalam proses pengadaan barang/jasa (lelang).
Menurutnya, apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen daftar kontrak kegiatan DAK Fisik belum diinput, maka DAK Fisik untuk kontrak tersebut hangus dan pembayarannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kami menyarankan agar batas akhir penyampaian daftar kontrak kegiatan, masih ada kesempatan input data sampai dengan batas akhir penyaluran DAK Fisik Tahap 3,” katanya.
Terkait penggunaan dana desa, Pakde Karwo mengatakan di Jatim sebanyak 88,44 persen digunakan untuk infrastruktur, 6,5 persen untuk pemberdayaan masyarakat, 4,05 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 0,96 persen untuk pembinaan kemasyarakatan.
Ia mengusulkan agar proporsi penggunaan dana desa sebaiknya 50 persen untuk infrastruktur dan 50 persen untuk usaha ekonomi produktif. “Jangan keseluruhan 88 persen digunakan untuk infrastruktur. Ini tidak memberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi, hanya transportasi. Iya kalau infrastruktur digunakan untuk transportasi barang jasa, lha kalau hanya untuk orang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Aziz Syamsudin mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan yang riil dan komprehensif terkait pelaksanaan anggaran. Masukan baik dari gubernur maupun perangkatlain seperti Kanwil Pajak akan disampaikan dalam rapat dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, September mendatang.
“Kami mencatat poin-poin dari Bapak Gubernur untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. [ant]
