Pakde Karwo memberikan kuliah umum dengan tema Strategi Memperkuat Stabilitas Pembiayaan menghadapi Dinamika Ekonomi Global di hadapan civitas akademika Unhas di ruang senat.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Dinamika krisis ekonomi global berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan inovasi daerah agar tak sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN. Caranya, diusulkan tiga strategi pembiayaan Non-APBD, yakni kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), obligasi melalui perusahaan (corporate bond), serta sistem keuangan syariah.
Pandangan ini disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat memberi kuliah umum di depan civitas akademika dan beberapa pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Senat lantai dua Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (13/2).
Pakde Karwo mengatakan, strategi pembiayaan non-APBD ini bisa dilakukan pertama, melalui kerjasama. Salah satunya melalui kerjasama pembiayaan yang 100 persen sahamnya berasal dari Menteri Keuangan, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Kerjasama ini salah satunya dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.
Strategi pembiayaan non APBD kedua adalah melalui obligasi (bond). Dimana, tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah (municipal bond), melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan (corporate bond). “Municipal Bond ini sistemnya lebih rumit. Kalau gagal, APBD kita yang kena. Jadi kita lewat corporate bond, agar kalau gagal, komisaris dan direksinya yang membayar,” katanya.
Strategi pembiayaan ketiga adalah melalui sistem keuangan syariah. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, saat ini Provinsi Jatim menjadi pilot project OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Pemprov Jatim akan mengembangkan Bank Syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), karena uang masyarakat di BMT sangat besar. “Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” katanya.
Selama ini, lanjutnya, PMDN non fasilitas belum tercatat di BKPM. Di Jatim sendiri PMDN non fasilitas pada tahun 2016 sebesar 82,14 triliun rupiah. Sedangkan impor dalam negeri Jatim sampai September 2016 sebesar 396,03 triliun rupiah, sedangkan ekspor antar daerah dalam negeri sebesar 504,80 triliun rupiah sehingga surplus 108,77 triliun rupiah. “Ini sebagian besar di sektor UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dwia Aries Tina PB MA, mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Soekarwo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Menurutnya banyak investor yang gagal menanam investasi karena terkendala peraturan daerah yang membebani, tapi tidak berlaku di Jatim.
“Bila Gubernur di Indonesia seperti Pakde Karwo, maka stabilitas ekonomi akan terjaga. Pakde Karwo sosok Gubernur yang sangat merakyat dan sangat ahli di bidang pemerintahan, hukum, dan ekonomi,” katanya.
Menurutnya, kehadiran Pakde Karwo di Unhas sangat menginspirasi mahasiswa. Dimana, Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat serta berbagai penghargaan tingkat nasional.
Birokrat Harus Berpikir Global dan Jadi Agent of Change
Zaman globalisasi menuntut perkembangan yang sangat cepat, termasuk permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk itu, birokrat diminta mampu berpikir global, tak hanya soal pemerintahan tapi juga soal ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo saat memberikan kuliah umum di Auditorium I Mallombassang Daeng Mattawang, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, Senin (13/2).
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ini, salah satu kelemahan birokrasi selama ini adalah sebagian besar membahas politik dan pemerintahan. Pada posisi global saat ini, faktor ekonomi yang menonjol. Untuk itu, birokrat harus menjadi agent of change atau agen perubahan di bidang globalisasi.
Pakde Karwo mengatakan, pengambilan kebijakan yang dilakukan birokrat harus jelas. Untuk itu, belajar birokrasi bisa melalui faktor eksternal, yakni perubahan mindset output birokrasi. “Kompetisi saat ini bukan hanya dengan provinsi lain, tapi negara lain. Ini tuntutan globalisasi, kehidupan tanpa batas,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, praja IPDN juga harus menyesuaikan perubahan atau kemajuan zaman. Ia mengajak praja IPDN tak hanya belajar melalui buku, tapi juga harus meluangkan waktu untuk mencari informasi melalui internet.
Tak hanya itu, harus ada langkah diskresi terhadap beberapa sylabi atau mata kuliah tambahan. “Saya usul ada mata kuliah umum tentang sistem pelaporan keuangan berbasis akrual. Ini tantangan kita untuk mencari terus ilmu yang cocok dengan perkembangan jaman,” katanya.
Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Drs Burhanuddin Dalil, MSi mengatakan, Gubernur Soekarwo merupakan birokrat sejati yang sukses membawa kemajuan di Jatim. Menurutnya, banyak reformasi birokrasi yang dilakukan di bawah kepemimpinannya seperti kemudahan perizinan pelayanan publik.
“Jatim di bawah kepemimpinan beliau menunjukkan banyak kemajuan, sehingga kuliah ini sangat bermanfaat bagi praja IPDN yang nantinya terjun ke dunia birokrasi. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari beliau sebagai Gubernur,” katanya.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Benny Sampir Wanto mengatakan, ini merupakan kali kedua Pakde Karwo memberikan kuliah umum di depan praja IPDN. Pada Januari lalu, Pakde Karwo juga memberikan kuliah umum di depan 2.000 praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kuliah umum itu dilakukan setelah pada paginya, Pakde Karwo menerima penghargaan ‘Astha Brata Madya Utama Pamong Praja’ dari Rektor IPDN. [rud.iib]
