Gugus Tugas Covid-19 Kota Probolinggo Siapkan Sanksi Tolak Divaksin

Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo tunjukkan kartu vaksinasi covid 19. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Rampung Vaksinasi Dosis Kedua Pejabat Esensial
Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Vaksinasi dosis kedua untuk pejabat esensial usai dilaksanakan di Ruang Transit Kantor Pemkot Probolinggo. Pejabat yang mendapat suntikan kedua antara lain Ketua Pengadilan Negeri (PN) Darwanto, Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo, Kajari Yeni Puspita, Ketua DPRD Abdul Mujib dan Perwakilan Pendeta Patria Yusak, Ketua MUI Kiai Nizar Irsyad dan Ketua PCNU Samsur.

Plt Dinas Kesehatan P2KB Nurul Hasanah Hidayati, Selasa (16/2) menjelaskan, bahwa hari ini merupakan vaksinasi dosis kedua setelah mempersembahkan dosis pertama pada 1 Februari lalu.

“Para pejabat yang pada vaksin pertama kemarin belum bisa disuntik maka diberikan suntikan hari ini, nantinya untuk suntikan dosis kelebihan kita pantau lagi berapa banyak yang ikut hari ini,” ujarnya.

Ditambahkan lagi oleh dr Ida, sapaan akrabnya, vaksin untuk jajaran bagikopimda merupakan vaksin tambahan yang diberikan kepada para tenaga kesehatan. Untuk nakes sudah 92,4% berhasil disuntikkan, sementara sisanya belum disuntik karena alasan pokok seperti hamil, ada penyakit bawaan, atau skrining kesehatan kurang memenuhi syarat.

Datang terlebih dahulu yaitu Ketua PN Darwanto. Setelah diri diri dan skrining ulang, Ketua PN yang bermutasi ke Kota Probolinggo pada tahun 2019 ini disuntik vaksin dosis kedua. Ia lalu menunggu di lobi sekitar 30 menit untuk dilihat apakah ada reaksi atau tidak.

Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Sama seperti ketua PN, dandim juga mendapatkan skiring kesehatan yang pemeriksaan tensi dan suhu tubuh. Ditemui sewaktu-waktu setelah mendapat suntikan, dandim mengatakan bahwa kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat dan siap untuk disuntik.

“Tadi pagi saya sempat berolahraga dan sarapan sehat, sampai detik ini Alhamdulillah belum ada efek,” ujarnya. Ditanya tentang bagaimana kondisi pasca setelah vaksinasi dosis pertama, dandim menambahkan bahwa dirinya juga tidak merasakan efek setelah disuntik vaksin dosis pertama.

“Malah saya merasa lebih baik setelah disuntik vaksin pertama kemarin, seperti contoh kalau pagi biasanya suka pilek, selama dua minggu ini tidak merasakan apapun,” tutur dandim.

Letkol Inf Imam Wibowo menambahkan kepada seluruh masyarakat jangan takut untuk disuntik vaksin. “Karena vaksin merupakan salah satu ikhtiar untuk penyebaran virus covid-19 dan membentuk kawanan kekebalan pada masyarakat,” katanya.

Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan sanksi bagi warga yang menolak divaksin, langsung disikapi di daerah. Di Kota Probolinggo, Gugus Tugas Covid-19 Kota Probolinggo menyiapkan teknis pemberian sanksi selama dua minggu ke depan.

“Bagi yang telah terdata dalam program vaksinasi dan menolak divaksin, akan mendapat sanksi. Sudah ada Perpres terbaru yang mengaturnya. Bentuk sanksi bisa tidak mendapat bansos atau tidak mendapat pelayanan administrasi publik,” terang dr Abraar HS Kuddah, juru bicara Gugus Tugas Covid-19, Selasa (16/2).

Perpres yang dimaksud yaitu Perpres Nomor 14/2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan tentang sanksi dijelaskan dalam Pasal 13A, perpres tersebut.

“Namun ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19,” tandasnya. Menurut Abraar, pasal ini menegaskan proses vaksinasi diawali oleh proses pendataan oleh Kemenkes.

Setiap warga yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi. Penerapan sanksi ini bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, maupun badan sesuai kewenangannya. Kecuali mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin.

Di sisi lain, menurut Abraar, saat ini ada beberapa orang yang sebelumnya tidak boleh divaksin sekarang sudah diizinkan oleh BPOM. “Seperti lansia dan penyintas Covid-19 saat ini sudah dibolehkan untuk divaksin,” terangnya.

Sementara Achmad Sudianto, ketua Gugus Tugas Bidang Hukum menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menyusun teknis dari Perpres tersebut. Diperkirakan, dua minggu ke depan sudah selesai. “Secepatnya akan kami rapatkan terkait teknis Perpres tersebut. Paling tidak dalam satu sampai dua minggu ke depan,” paparnya.

Perpres Nomor 14/2021 ini memang terbilang baru disahkan oleh pemerintah pusat. Penetapan oleh presiden baru dilakukan 9 Februari dan baru diundangkan pada 10 Februari 2021.

Di sisi lain, vaksinasi bagi tenaga kesehatan hampir tuntas dilakukan. Diperkirakan saat ini sudah 91 persen tenaga kesehatan yang divaksin. Tahap kedua yang akan divaksin selanjutnya adalah tokoh agama serta pekerja di sektor publik.

“Untuk tenaga kesehatan saat ini sudah mencapai 91 persen yang divaksin. Setelah itu dilanjutkan dengan tokoh agama serta pekerja publik,” terang Abraar. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPK2KB), jumlah pekerja publik yang masuk sementara ini mencapai 10.541 orang.

Menurut Abraar, pekerja publik ini berasal dari berbagai profesi. Seperti TNI, Polri, guru, dan jurnalis. Diperkirakan, tidak lama vaksinasi untuk tokoh agama dan pekerja publik akan dilakukan.

“Perkiraan akan dilakukan satu sampai dua minggu ke depan. Namun itu tetap menunggu kiriman vaksin tahap II,” ungkapnya. Sementara itu, sampai kemarin total ada 1.982 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang menjadi sasaran vaksin. Untuk vaksinasi tahap 1 capaian sudah 92,6 persen.

Sedangkan untuk tahap 2 masih mencapai 29,1 persen. Vaksinasi nakes di Kota Probolinggo telah berjalan sejak Rabu (27/1). Ditargetkan vaksinasi tahap kedua untuk nakes bisa selesai pada minggu ketiga Februari ini, tambahnya. [wap]

Tags: