Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa
Pemprov, Bhirawa
Presiden Joko Widodo telah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di pusat maupun daerah. Sebagai penggantinya, Presiden membentuk komite penanganan covid-19 dan komite pemulihan ekonomi.
Terkait perubahan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyesuaian terhadap terbitnya Perpres No 82 Tahun 2020 segera dilakukan di Jatim. Dua komite tersebut sejatinya selama ini sudah menyatu dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.
“Saya ingin menjelaskan kaitan dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang komite penanganan covid-19 dan pemilihan ekonomi nasional ini menjadi penguat sebetulnya. Kerena gugus tugas di Provinsi Jatim ini memang strukturnya dari awal beda dengan nasional,” kata Gubernur Khofifah, Rabu (22/7).
Selama ini, di gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Jatim ada empat rumpun. Ada rumpun promotif preventif, rumpun tracing, rumpun kuratif dan rumpun penanganan ekonomi. Empat rumpun tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena penanganan covid-19 ini harus ditangani dari ke hulu ke hilir.
Hulu tepatnya adalah promotif preventif mulai pendirian kampung tangguh, pembagian masker, physical distancing. Sedangkan hilirnya adalah penguatan managemen kuratif mulai dari penguatan rumah sakit hingga penyembuhan. “Kalau kami menangani hilir saja hulunya tidak digarap, maka berapapun bed isolasi yang disediakan tidak akan pernah cukup dan akan terpenuhi,” kata Gubernur Khofifah.
Begitu juga dengan rumpun penanganan dampak sosial ekonomi yang selama ini ada di bawah koordinasi Wagub Emil Elestianto Dardak. Rumpun ini sudah terus berjalan untuk menyisir masyarakat yang terdampak ekonomi. “Jadi perpres ini tentang dua komite tersebut sebenarnya di gugus tugas provinsi sudah menyatu. Kami akan menyesuaikan nomenklaturnya. Tapi bahwa empat item termasuk pemulihan ekonomi itu sudah ada dalam rumpun tugas yang dipimpin oleh wagub,” tutur Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan, Mendagri juga telah membuat edaran yang sudah diterima oleh Pemprov Jatim. Yang isinya tentang follow up dari aturan yang mengatur tentang struktur dan format dari komite yang akan dibentuk. “Itu Mendari sudah membuat surat edaran bagaimana struktur ini, akan kami breakdown sesuai dengan format dari Perpresnya,” katanya.
Dengan begitu, Gubernur Khofifah berharap apa yang menjadi tujuan pembubaran gugus tugas covid-19 dan diganti dengan dua komite bisa tercapai. Yaitu pengendalian virus corona SARS-CoV-2 bisa dilakukan dan juga di sisi lain pemulihan ekonomi di Jatim juga bisa terlaksana.
Tak hanya Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya juga menyiapkan tim baru untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya untuk membentuk tim baru yang nantinya bertugas menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan. Tim tersebut merupakan gabungan dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Pak Sekda sudah tak minta bentuk, kita tetap bentuk (tim) karena tidak mungkin kalau Dinas Kesehatan (bekerja) sendiri itu tidak mungkin. Jadi kita tetap bentuk tim, tapi belum tahu apa namanya nanti,” kata Wali Kota Risma.
Menurutnya, pembentukan tim ini dinilai penting untuk saling menyamakan persepsi. Selain itu pula agar koordinasi terkait penanganan Covid-19 yang selama ini telah berjalan, tetap sama. Misalnya dalam memutuskan suatu protokol kesehatan di pusat perbelanjaan.
“Supaya koordinasinya tetap, tetap sama. Jadi nanti misalnya memutuskan sesuatu, misalkan protokol di mal itu ya, tetap ada tim inti dari Bakesbang, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan,” ujarnya.
Wali Kota Risma menyebut, tim ini nantinya tak bekerja sendiri. Sebelum melangkah atau memutuskan suatu kebijakan, mereka akan mempertimbangkannya dahulu dari berbagai sisi aspek. Misalnya di pusat perbelanjaan, harus ada pertimbangan dari sisi pengaturan pengunjung hingga transaksi pembelian.
“Jadi gak sendiri, maksudnya kalau dilihat dari sisi perdagangan, dia mungkin atur transaksi saja. Tapi kalau dengan tim, maka diatur misalkan caranya antre kalau di dalam penuh, antrenya gimana di luar begitu,” jelas dia.
Meski demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyatakan, dalam pembentukan tim nanti, pihaknya tetap menggandeng jajaran TNI dan Polri. Hal ini berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya dinilai sangat penting. “Kita selama ini tetap libatkan (TNI – Polri), sistem baru kita libatkan itu. Karena sebelumnya pun kita sudah begitu, sebelumnya tetap kita juga lakukan seperti itu,” ungkap dia.
Sedangkan terkait kondisi ekonomi di Surabaya, Presiden UCLG Aspac ini menjelaskan, bahwa kondisi roda perekonomian di Kota Pahlawan mulai berjalan baik. Tentunya ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait kondisi perekonomian di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini.
“Kalau ekonomi rasanya masing-masing sudah mulai jalan. Jadi evaluasi misalkan kemarin kayak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bisa diangsur. Termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga sudah kita atur bagaimana pembayarannya,” papar dia.
Ketika ditanya kapan tim ini mulai berjalan, Wali Kota Risma menyatakan, saat ini sedang membahas dan telah menginstruksikan Sekda Kota Surabaya, Hendro Gunawan, untuk pembentukan tim tersebut. “Sekarang masih dibahas, tapi yang jelas kita tetap koordinasinya sebagai tim,” pungkasnya. [tam.iib]
