Guru Bantu Pemprov Jadi Korban Ketidakadilan

7-FOTO KAKI sup-adi wiyono usai mengadu ke dinas pendidikan kota batu  mengeluhkan nasibnya kepada wartawanKota Batu, Bhirawa
Adi Wiyono (48) warga Dusun Jeding Desa Junrejo yang berstatus Guru Bantu Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di SMAN 2 Batu, menjadi korban ketidakadilan. Bahkan bisa dikatakan, Yono sudah jatuh tertimpa tangga.
Bagaimana tidak, statusnya yang merupakan Guru Bantu harusnya mendapat prioritas untuk diangkat sebagai PNS. Namun upayanya gagal, guru yang terus membujang ini nasibnya tak juga beruntung.
Bahkan awal tahun ini masih tetap merasakan pil pahit. Pasalnya, jika guru lainnya sudah menikmati Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), tetapi Yono yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) belum juga menikmatinya. Padahal semua persyaratan telah dipenuhi, namun lagi-lagi nasibnya tak kunjung membaik.
Bukan kali ini saja Wiyono tak bisa menikmati TPP. Sejak lulus sertifikasi dua tahun lalu (2012), warga Junrejo ini harus gigit jari. “Pihak sekolah minta saya menanyakan ke Dinas Pendidikan, tetapi dari dinas saya diminta menunggu. Sampai semua guru bersertifikasi sudah mendapatkan TPP, saya juga belum dipanggil,” keluh Wiyono, Rabu kemarin (7/1).
Tidak hanya itu, pekan lalu Yono akhirnya mengadukan nasibnya ke Dinas Pendidikan Jatim di Surabaya. Namun lagi-lagi dia tak mendapat jawaban yang memuaskan. Pihak Dinas Pendidikan Jatim mengatakan, kalau TPP kewenangan Dinas Pendidikan Kota Batu dan Kementrian Pendidikan. “Saya bingung harus bagaimana? Wong semua syarat sudah saya penuhi. Teman-teman guru seangkatan saya yang ikut sertifikasi, semuanya sudah menikmati TPP,  cuma saya yang belum,” keluhnya.
Syarat mendapatkan TTP, guru harus mengumpulkan fotokopi sertifikat tanda lulus PLPG, mengajar 24 jam dalam sepekan di SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 Batu. Selain itu, Wiyono menjabat Kepala Perpustakaan SMA Negeri 2 Batu yang dihitung 12 jam mengajar dalam sepekan.
Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengurusi TPP, Abdul Rais meminta Wiyono menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Pendidikan Menengah (Kemendikmen) untuk pencairan. “Intinya, sudah diproses di pusat (Kemendikmen,red). Bagi kami, asalkan SK sudah turun, kami sudah legal mencairkan,” jelas Rais.
Rais mengingatkan, meski persyaratan yang dikumpulkan sudah lengkap, namun, Kemendikbud memiliki rumus sendiri untuk menurunkan SK. Sedangkan untuk kelengkapan pemberkasan merupakan tugas sekolah masing-masing. “Kami hanya memverifikasi dan mengajukan pencairan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,red),” pungkasnya. [sup]

Keterangan Foto : Adi Wiyono, guru bantu yang tak mendapat keadilan, usai mengadu ke dinas pendidikan Kota Batu.(supriyanto/bhirawa)

Tags: