Para guru GTT dan PTT SMAN 4 Sidoarjo yang serentak minta perlindungan atas nasibnya. [achmad suprayogi]
Sidoarjo, Bhirawa
Munculnya program pemerintah pusat di tahun 2021 ini meniadakan rekrutmen guru PNS, yang diganti dengan rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), bakal berdampak terhadap nasip guru honorer atau GTT (Guru Tidak Tetap) bahkan terhadap PTT (Pegawai Tidak Tetap).
Mereka kawatir akan kehilangan jam mengajarnya, bahkan terancam bakal tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengajar lagi. Sehingga, 34 guru honorer GTT dan PTT yang ada di SMAN 4 Sidoarjo merasa bingung dan resah, takut kalau nantinya bakal kehilangan jam mengajar, bahkan mungkin bisa kehilangan pekerjaannya sebagai guru honorer.
“Kalaupun kami tidak bisa diangkat menjadi PNS, minimal kami dilindungi. Jangan sampai nasib kami bakal tergusur oleh Program P3K itu,” kata Widya Agustiningtias SPd MPd guru seni budaya dan prakarya, pada Kamis (7/1) kemarin.
Bu Widya–sapaan akrabnya, mengaku menjadi honor guru honorer di SMAN 4 Sidoarjo sejak 1 Juli 2005. Namun, pemerintah mempunyai aturan dalam rekrutmen guru honorer menjadi ASN serentak waktu itu, harus mempunyai SK per 1 Januari 2005. Sehingga dia gagal dalam pemberkasan dan gagal sampai sekarang.
“Padahal saya juga ingin menjadi guru PNS. Pengabdian saya sudah mencapai sekitar 15 tahun ini, kalau pun tidak bisa menjadi ASN, minimal kami dilindungi. Dengan adanya Program P3K, kami akan kehilangan jam mengajar begitu saja tanpa ada kepedulian dari pemerintah. Jadi kami minta perlindungan kepada pemerintah agar jangan sampai kehilangan jam mengajar,” pinta Widya.
Akibat adanya SK 1 Januari 2005, Widya juga mengaku belum pernah ikut mendaftarkan sebagai guru PNS, karena selama ini untuk Sidoarjo belum pernah ada formasi seni budaya.
“Kami tidak ingin pindah keluar kota, karena harus memperhatikan anak – anak yang masih sekolah di bangku SD. Pernah mengajukan untuk ikut PPG (Pendidikan Profesi Guru) di Jatim juga tidak bisa. Jadi saya sampai sekarang juga belum PPG,” ungkap Widya menyuarakan hatinya meminta perlindungan pemerintah, karena sudah mengabdi selama 15 tahun.
Sementara itu, Dra Innayati Dwihastuti, guru Bahasa Indonesia yang menjadi honorer sejak tahun 2013 juga mengaku ingin menjadi guru PNS, namun pemerintah sekarang sudah menerapkan Program P3K.
Saya berharap penerapannya betul – betul yang berkualitas dan transparan, sehingga hasilnya bisa memperkuat kemajuan dan prestasi sekolah yang ditempati. Kalaupun ada tenaga P3K yang di tempatkan di salah satu sekolah, sementara sekolah itu ada guru honorer yang tidak berkualitas, maka harus rela mundur. Tetapi, jika ada guru honorer yang berkualitas dan lama masa pengabdiannya, ya harus dipertimbangkan, jangan dilepas begitu saja. Kasihan kan,” tegas Innawati. [ach]
