Guru Harus Siap Mengajar Silang Daerah

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Dindik Surabaya, Bhirawa
Berbagai dampak pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mulai diduga-duga berbagai pihak. Tak terkecuali nasib tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah (Dikmen) SMA/SMK dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang akan bernaung di bawah provinsi. Ke depan, para guru itu harus siap mengajar silang daerah.
Dampak itu memungkinkan terjadi jika guru kekurangan jam mengajar di daerah asalnya. Mereka harus siap jika sewaktu-waktu ditambah jam mengajarnya meski di luar kota tempatnya tinggal. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi menyatakan, ini menjadi konsekuensi perubahan aturan yang memuat tiga aspek penting. Yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan aset yang mulanya ada di bawah kendali daerah menjadi wewenang provinsi.
“Sekolah Luar Biasa (SLB) di daerah sering mengeluhkan tentang kekurangan guru. Bisa-bisa guru yang jam mengajarnya kurang dari satu kota diatur untuk ditambahkan ke kota yang gurunya kurang,” tutur Martadi saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Kamis (18/12).
Meski memiliki kewenangan tersebut, Martadi berharap agar pemprov benar-benar memiliki mapping tenaga pendidik di Jatim. Mapping ini yang menjadi acuan bagi provinsi jika akan mengadakan mutasi atau menambah jam mengajar guru ke dalam maupun luar kota. Selain itu, mapping juga penting untuk mengetahui daerah yang kekurangan guru dan daerah yang overload gurunya.
Sebelumnya, Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Priatmodjo juga cemas lantaran pendidikan gratis yang selama ini berlaku di Surabaya tiba-tiba akan ditiadakan seiring UU tersebut. Dihapusnya pendidikan gratis tersebut lantaran sekolah tidak lagi menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) dari Kota Surabaya. Sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan APBN tidak mungkin mencukupi biaya operasional sekolah.
Peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi ini diakui Martadi akan memiliki dampak yang cukup luas. Dosen seni rupa Unesa ini mengatakan, pemerintah sebaiknya menyusun peraturan penjelas dari undang-undang. Dibutuhkan pembagian kekuasaan dan kewenangan yang jelas untuk Dikmen dan PLB yang bisa ditangani pemprov dan pemkot.
“Harus ada penjelasnya. Apa semuanya diserahkan ke provinsi. Lalu yang boleh dilakukan daerah apa? Karena di sisi lain Dikmen dan PLB ini kan terletak di kabupaten,” cetusnya.
Misalnya, dalam pengurusan mutasi siswa, biasanya dilakukan melalui Dinas Pendidikan Kota. Yang belum jelas, apakah siswa yang akan mutasi harus mengurus ke provinsi. Belum lagi guru. Untuk mengurus kepangkatan, sertifikasi, dan juga tunjangan, biasanya cukup dilakukan di Dindik kabupaten/kota. “Masalah teknis sampai sekecil apapunn itu harus ada aturan penjelasnya,” tegas dia.
Lebih lanjut, Martadi mengaku, peralihan kewenangan ini jangan sampai membuat pendidikan kota Surabaya menjadi downgrade alias kualitasnya menurun. Termasuk untuk Guru Tidak Tetap (GTT). Di Surabaya, gaji untuk GTT dibayar dengan standar Upah Minimum Kota (UMK). Nah, jika kemudian diambil alih oleh provinsi Martadi berharap besar gajinya tidak malah menurun. “Tujuan dari undang-undang ini tentunya adalah peningkatan mutu, maka, jangan sampai begitu sudah ditata di daerah sedemikian rupa, sudah ada di level tertentu kemudian diambil alih, kalau ternyata malah menurun kualitasnya kan sangat disayangkan,” pungkas dia. [tam]

Tags: