Puluhan guru Madin datangi kantor DPRD kota Probolinggo. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Dirasa terlalu kecil, guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Probolinggo meminta honornya agar ditambah. Aspirasi itu pun disampaikan pada DPRD Kabupaten Probolinggo. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Probolinggo mewakili Madin mendatangi kantor DPRD setempat. Pada DPRD, FKDT menyampaikan beberapa aspirasi. Salah satunya, penambahan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) guru Madin.
Humas FKDT Kabupaten Probolinggo, Firdaus, Kamis (25/11) berharap pemerintah lebih memperhatikan para guru Madin. Termasuk guru mengaji dan guru Taman Pendidikan Quran (TPQ). Sebab selama ini Bosda yang diterima Madin sangat kecil. Itu pun hanya dapat setahun sekali, seperti tahun lalu.
“Tahun – tahun sebelumnya hanya setahun sekali. Dengan kuota yang terbatas pada masing – masing lembaga. Satu lembaga hanya satu guru yang dapat Bosda Madin,” ujarnya.
Dia merinci, tahun lalu setiap Madin dapat Bosda yang sama. Yaitu, Bosda guru Rp1,6 juta dan Bosda santri Rp2,7 juta. Dengan asumsi 30 santri kali Rp90 ribu. ”Padahal, ada Madin yang muridnya sampai ratusan dan gurunya puluhan. Tapi, cuma dapat segitu. Itu pun setahun sekali,” tuturnya.
Penambahan Bosda, menurut Firdaus, bisa dilakukan melalui dana sharing yang ada di Pemkab Probolinggo. Sehingga dapat memberi kesejahteraan bagi para guru Madin.
“Di daerah lain ini diterapkan. Sehingga honor guru bisa bertambah. Untuk nominal penambahannya kami tidak bilang berapa. Hanya saja yang saat ini memang sangat jauh dari kata cukup,” ungkapnya.
Selain itu, FKDT juga meminta agar ada perda yang mengatur tentang pemberlakuan ijazah Madin sebagai syarat saat mendaftar MTs dan MA. ”Tujuannya, agar para santri yang ada di Madin ini lebih semangat. Jadi untuk masuk MTs bisa mengguanakn ijazah Madin Ula atau tingkat dasar. Dan jika mau masuk SMA bisa pakai ijazah Whustho,” jelasnya.
Kabag Kesra Kabupaten Probolinggo, Didik Abdurrahim mengatakan, tahun lalu banyak anggaran yagn di-refocusing. Termasuk anggaran bantuan Madin dan TPQ.
“Tahun lalu kami baru menyelesaikan laporan dengan anggaran Rp1,6 miliar. Sementara itu, anggaran bantuan tahun ini hanya Rp875 juta. Anggarannya memang mengalami refocusing tahun ini, bahkan sampai tahun depan,” terangnya.
Meski begitu, pihaknya akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Bosda Madin. ”Tapi, untuk tahun ini memang tidak bisa,” tandasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kab Probolinggo, Rika Apria Wijayanti yang memimpin hearing mengatakan, curahan para guru Madin tersebut telah diterima pihaknya. Namun, pihaknya masih belum bisa memastikan seperti apa hasilnya.
“Hal ini akan kami bawa ke meja banggar nantinya. Sebab, di Komisi IV ada Anggota Banggar. Kami juga akan berkomunikasi dengan pihak – pihak terkait perihal apa yang disampaikan oleh FKDT ini,” tandasnya. [wap]
