Guru Tak Lagi Masuk Formasi PNS, Kado Prank Pemerintah Tahun Baru 2021

Irwan Facho

Jakarta, Bhirawa.
Kebijakan pemerintah mengalihkan Guru sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bukan lagi PNS, disoroti para wakil rakyat di DPR RI. 

Politisi partai Demokrat, Irwan Facho menilai ; Kebijakan baru, pemerintah, yang akan mengalihkan status Guru dari PNS menjadi PPPK, sangat terburu-buru dan tidak tepat. Kesepakatan tersebut blunder dan sangat diskriminasi, katanya.

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima Guru sebagai CPNS lagi, tetapi sebagai PPPK, dibuat atas kesepakatan Mempan RB Tjahyo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim serta Badan Kepegawaian Negara.

“Kesepakatan tersebut, justru bakal menimbulkan pertanyaan besar diruang publik. Mengapa Guru tidak boleh jadi PNS ? Bagaimana jaminan masa depan mereka ? Bagaimana dengan lulusan keturunan yang ingin jadi PNS ? Bagaimana dengan Pemda yng mampu membiayai dan mengatur penempatan PNS Guru yang merata di daerahnya? Banyak pertanyaan yang mesti harus dijawab pemerintah,” kilah Irwan Facho.

Dia menegaskan; hal ini benar-benar melukai perasaan dan rasa keadila para Guru honorer dan para mahasiswa keturunan. Ataupun Guru yang sedang melanjutkan pendidikan. Kebijakan pemerintah yng tidak menjadikan Guru sebagai PNS, bertentangan dengan janji Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

“Pemerintah ini aneh dan ironi. Karena janji mereka akan mengangkat Guru honorer menjadi CPNS sejak 2016, pada realitanya, selama 5 tahun ini, tidak ada pengangkatan. Malah bersepakat tidak ada lagi Guru yng akan jadi PNS mulai tahun 2021 ini. Ini namanya kado “prank” akhir tahun,” imbuh Irwan.

Dia menyarankan, seharusnya pemerintah bisa mencontoh kebijakan penanganan Guru honorer di jaman Presiden SBY. Pada masa SBY, ada 1,1 juta Guru honorer diangkat jadi PNS, dan tidak ada masalah sampai saat ini. Bahkan mereka menjadi PNS yang paling tidak menjadi pahlawan keluarga. [ira]

Tags: