Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf membuka bintek pengelolaan pemerintahan desa se-Jawa Timur di Watu Kosek, Kabupaten Pasuruan, Senin (6/10).
Pasuruan, Bhirawa
Tidak imbangnya jumlah penduduk di Jawa Timur yang menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) membuat Pemprov Jawa Timur mengusulkan ke pemerintah pusat agar seluruh Kades (Kepala Desa) menjadi peserta. Dari total 39 juta penduduk di Jawa Timur ternyata yang ikut dalam peserta BPJS hanya 18 juta orang.
Wagub Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf mengatakan para Kades perlu diikutkan dalam kepesertaan BPJS karena mereka juga memperjuangkan nasib rakyat. “Para Kades se-Jatim sudah kami usulkan ke pemerintahan pusat. Jika mereka sudah menjadi peserta BPJS, tentu akan memudahkan dalam pekerjaan tanpa takut membayar biaya saat sakit ataupun mengalami kecelakaan kerja,” ujar H Saifullah Yusuf di sela-sela membuka sosialisasi dan bimbingan teknis tata kelola pemerintahan desa menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris se-Jatim di Watu Kosek, Kabupaten Pasuruan, Senin (6/10).
Menurut Wagub asal Pasuruan, jika kesehatannya terjamin, para Kades makin meningkatkan kinerjanya untuk menyejahterakan masyarakat. Karena dengan diikutkan dalam program BPJS, mereka juga tidak khawatir dengan tunjangan hari tuanya, jika sudah tidak menjabat lagi. “Nasib Kades akan kami perjuangkan. Karena Kades itu bukan PNS. Jika jabatannya habis dan tak terpilih lagi mereka akan kembali ke masyarakat tanpa uang pensiun,” kata Gus Ipul panggilan akrabnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Timur juga akan mempercepat proses kepesertaan PNS tersebut dalam program BPJS. Sebab BPJS adalah program pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang. “Semua PNS di Jatim menjadi sasarannya. Kepesertaan PNS akan dipercepat karena sudah ada struktur yang jelas. PNS di pemkab/pemkot Jawa Timur sudah jelas akan dipunggawai para bupati dan wali kota,” paparnya.
Kepala BPJS Kantor Wilayah Jawa Timur Rizani Usman menyampaikan Jawa Timur akan menjadi pionir untuk kepesertaan PNS dalam BPJS. Saat ini pihaknya tinggal menunggu teknisnya. “Semuanya sudah diatur dalam undang-undang, seperti pembayaran iuran maupun lainnya. Untuk teknisnya, kami masih menunggu sehingga kepesertaan PNS pelaksanaannya dapat dipercepat,” tandas Rizani Usman. [hil]
