Gus Sholah Berharap Publik Tunggu 1 Tahun Menteri Jadi Sorotan

Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) saat dimintai pendapat tentang susunan kabinet Indonesia Maju, Kamis (24/10). [Arif Yulianto/Bhirawa].

Jombang, Bhirawa
Susunan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Rabu (23/10), beberapa diantaranya menjadi sorotan publik karena dinilai tidak sesuai dengan pos menteri yang ditempati.
Mereka yang paling mendapat sorotan, yakni Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Menanggapi hal tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) tidak memungkiri jika penunjukan sejumlah menteri menuai sorotan tajam di masyarakat.
Meski begitu, Gus Sholah meminta agar publik memberi kesempatan kepada sejumlah menteri yang jadi sorotan untuk membuktikan kinerjanya.
“(Kekurangan) tentunya iya lah, itu wajar saja. Paling banyak disorot kan Menteri Agama sama Menteri Pendidikan,” ujar Gus Sholah saat ditemui wartawan di Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Kamis (24/10).
Menurut Gus Sholah, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Meski di antaranya dinilai kurang cakap, Gus Sholah menyatakan keputusan tersebut harus dihormati semua pihak sebagai proses politik dan demokrasi di Indonesia.
“Kita hormati pilihan presiden, kalau ada kekurangan, ya kekurangan itu kita tutupi. Dalam pandangan saya, kekurangan itu mungkin dalam masalah pendidikan, masalah konsep-konsep keagamaan yang tidak mudah juga untuk menentukan sikap dan menyampaikan pendapat,” imbuh Gus Sholah.
Menurut Gus Sholah, komposisi menteri dalam kabinet Indonesia Kerja masih jauh dari sempurna untuk mewujudkan visi misi yang dicanangkan Joko Widodo-Ma’rif Amin. Namun dia menilai, para menteri yang ditunjuk perlu diberi kesempatan untuk membuktikan kinerjanya.
Selain memberi kesempatan untuk pembuktian kinerja, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan yang paling banyak mendapat sorotan, perlu diperkuat dengan penunjukan wakil menteri.
“Banyak pihak yang menyatakan itu kurang tepat. Tapi sekali lagi, ini kan hak presiden. Kita juga tidak bisa menyatakan begitu saja tanpa memberikan kesempatan. Kita beri kesempatan lah, paling tidak satu tahun, atau perlu juga ada wakil menteri,” pungkas Gus Sholah.(rif)

Tags: