Gusur Dolly, Pemkot Siapkan Rp 5 M

Beli Wisma dan Kembangkan Fasum
Pemkot Surabaya, Bhirawa
Anggaran sebesar Rp 5 miliar disiapkan Pemkot Surabaya untuk mengembangkan kawasan lokalisasi Dolly pasca penutupan yang rencananya dilakukan awal Juni ini.
Anggaran ini bakal dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum (fasum) berupa taman, fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Selain itu Pemkot Surabaya juga akan  membeli wisma atau rumah  prostitusi di Dolly.  Pemkot Surabaya juga mengaku sedang mematangkan grand design penutupan lokalisasi Dolly.
Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Agus Imam Sonhaji menjelaskan dalam desain tersebut terpapar jelas seperti apa wajah kawasan eks lokalisasi ke depan plus alokasi anggaran yang disiapkan.
“Dolly termasuk salah satu dari 12 unit pengembangan yang mendapat prioritas lebih dari Pemkot Surabaya,” kata Agus, Selasa (22/4).
Menurut  Agus, Dolly diproyeksikan sebagai sentra bisnis dan perdagangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pelebaran Jl Putat jaya sekitar 25 meter. Tujuannya agar akses transportasi dan bisnis terbuka sehingga kawasan tersebut bisa lebih berkembang.
”Pemkot Surabaya memprogramkan pembangunan prioritas terhadap 12 wilayah, yang lantas disebut dengan istilah Unit Pengembangan (UP). Nah, Dolly yang merupakan bagian dari wilayah sawahan masuk dalam program UP,” paparnya.
Menurut mantan Kabag Bina Program ini, daerah Dolly memang sudah masuk program Pemkot Surabaya sejak beberapa waktu lalu untuk direhabilitasi. Tidak seperti sekarang yang identik dengan prostitusi dan perumahan padat serta jalan yang sempit.  ”Di samping itu tentu juga dibarengi dengan pembenahan sarana penerangan dan saluran air,” ujarnya.
Masih menurut Agus, rehabilitasi lokalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemkot, melainkan juga Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. Ketiganya bersinergi dengan melaksanakan peran sesuai porsinya masing-masing.
”Yang jelas, semuanya menggelontorkan anggaran guna mendukung penutupan lokalisasi Dolly,” tandas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.
Agus juga mengungkapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) membantu anggaran sebesar Rp 858 juta. Dana tersebut untuk stimulus modal para mantan PSK.
Demikian halnya dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang mengalokasikan Rp1 miliar lebih khusus bagi keluarga rentan ekonomi (para mantan mucikari). Sedangkan Pemkot Surabaya menggelontorkan Rp 25 miliar yang digunakan untuk kegiatan pelatihan, pembangunan fasum.
Agus menerangkan, langkah  merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal. Yakni, pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Soepomo menjelaskan Pemkot Surabaya menyiapkan sekitar 98 orang untuk dilatih menjadi petugas satuan perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan disebar di kawasan lokasilasi Dolly usai penutupan pada Juni mendatang.
Sebagian petugas linmas yang dilatih itu merupakan warga sekitar Dolly. Mereka nantinya bertugas menjaga ketertiban masyarakat, termasuk mencegah adanya praktik prostitusi lagi.
”Mereka dikirim ke Pemkot untuk dilatih, karena RW di sana butuh Linmas untuk menjaga wilayahnya, dan semua Linmas yang akan diplot kesana adalah laki-laki,” katanya.
Soepomo memastikan penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya itu akan dilakukan pada 19 Juni 2014, dan pihaknya berharap dana untuk rehabilitasi Dolly segera turun sebelum target penutupan.
Adapun anggaran yang diajukan kepada Kementerian Sosial akan digunakan untuk modal usaha bagi sekitar 1.080 PSK. Dia menjelaskan para pekerja seks komersil (PSK) Dolly akan memperoleh bantuan modal sebesar Rp 5,5 juta/orang, sedangkan mucikari mendapat Rp 5 juta/orang. [dre.geh]