Kirab dan pembentangan bendera sang saka Merah – Putih dilaksanakan di ibukota Jakarta. Presiden bersama tokoh tokoh senior Habb Luthfi bin Ali bin Yahya, dan Kapolri, melepas kirab bendera kebangsaan terpanjang di dunia. Bendera Merah – Putih sepanjang 1.700 meter diperjalankan oleh 50 ribu masyarakat. Ke-guyub-an kolosal mengusung bersama bendara kebangsaan, meneguhkan pluralisme negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saling menghormati, dan melindungi
Masyarakat memadati area Monumen Nasional (Monas) hingga bundaran Hotel Indonesia. Nampak histeria publik, Sebagian berkonstum pejuang era 1945, Sebagian lagi berpakaian adat. bagai puncak perayaan hari kemerdekaan RI ke-77.
Dalam berbagai budaya daerah (antara lain Jawa, Sunda, Bugis, Lombok, dan Ternate – Tidore), sekaligus sebagai penutupan bulan Syuro (Muharram). Pada masa pandemi global, visi Boedi Oetomo, patut digelorakan sesama anak bangsa.
Bangkit bersama lebih kuat. Terutama memperkuat “ikatan” kebangsaan yang plural. Beragam suku bangsa, bahasa, dan warna kulit, bisa bersatu dalam NKRI, bukan hal mudah. Seperti ditulis oleh tokoh perintis kemerdekaan RI, RM Suwardi Suryaningrat (bagian public relations), “Een voor Allen maar Ook Allen voor Een” (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu). Visi pendiri Boedi Oetomo, patut digelorakan sesama anak bangsa. Terutama pada sistem demokrasi, dengan aktifitas politik tingkat tinggi, namun tidak pragmatis.
Kebangsaan yang plural (Bhinneka Tunggal Ika) telah dirintis sejak lama. Karena sejak 200 tahun sebelumnya, rasa nasionalisme selalu berkobar, secara terang-terangan, maupun sembunyi-sembunyi. Digelorakan di surau-surau, dan masjid, sekaligus di-transformasi-kan sebagai kurikulum kalangan pengajaran pribumi. Namun nasionalisme (kebangsaan) seolah-olah kelelap penjajahan total. Sejak VOC berubah (dari usaha dagang menjadi otoritas negara) menyebabkan spirit nasionalisme nyaris melentur.
Maka peringatan Hari Kemerdekaan RI patut dirayakan dengan ke-guyub-an sosial kolosal. Termasuk melalui doa bersama dan melibatkan tokoh agama-agama. Selama 77 kali sejak tahun 1945, Hari Kemerdekaan RI bisa menjadi saat paling tepat me-reorientasi makna nasionalisme kebangsaan. Harus diakui banyak elit (pusat dan daerah) terjebak politik pragmatis. Bersikap partisan, berebut sengit kekuasaan pemerintahan. Berujung pada nafsu kapitalisasi kekayaan.
Perilaku ke-negarawan-an nyaris punah. Begitu pula bersaing rebutan kekuasaan melalui pemilu (dan pilkada) sering melupakan asas ke-gotongroyong-an pesaudaraan sesama bangsa. Menyebabkan keterbelahan sosial secara diametral. Ironisnya, suasana perpecahan bagai “dipelihara.” Terbukti, beberapa tokoh masih terlibat posting penistaan, dan ujaran kebencian di media sosial (medsos).
Visi nasionalisme kebangsaan bertumpu pada memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa. Seperti tercantum dalam alenia ke-empat UUD-RI. Visi dilaksanakan melalui tradisi kebersamaan, gotongroyong, yang dimiliki seluruh suku bangsa Indonesia. Di Minahasa, disebut Mapalus. Suku Batak, juga memiliki tradisi Marsiadapari, yang dilakukan serentak di ladang untuk meringankan pekerjaan. Di Sulawesi Selatan juga biasa dilakukan Mappalette Bola, gotongroyong puluhan orang untuk memindahkan bangunan rumah.
Di Aceh juga terdapat tradisi Alang-tulung dalam kegiatan ekonomi (di kebun), dan kegiatan sosial bersama. Hal yang sama terdapat di Subang (Jawa Barat) disebut Sabilulungan. Ke-guyub-an sosial menjadi perekat kebangsaan. Namun bisa jadi, suasana nasional (politik, maupun kesenjangan ekonomi) bisa mempengaruhi spirit kebangsaan. Bisa pasang, bisa pula surut.
“Dimana bumi dipijak disitu langit di junjung.” Begitu kata pepatah, menunjukkan penghormatan terhadap rasa “se-bangsa,” sekaligus ke-setia kawan-an nasional. Dimulai dari kecintaan terhadap kampung tempat tinggal, serta menjaga pranata sosial. Namun spirit kebangsaan senantiasa memerlukan peng-gelora-an, agar tak lekang oleh suasana politik sesaat. Karena kebangsaan (nasionalisme) tak kenal kata akhir.
——— 000 ———
