Hadapi Covid-19, APBD Bondowoso Dipangkas Rp200 Miliar

Sekretaris Daerah Bondowoso, H Syaifullah, S.E, M.Si [Ihsan Kholil/Bhirawa]

Bondowoso, Bhirawa
Mewabahnya Covid-19 yang terjadi saat ini membuat Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus merevisi ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2020 yang telah ditetapkan dan sedang berjalan saat ini.
Pasalnya, APBD tersebut akan mengalami pemangkasan yang tidak sedikit oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan Mendagri RI.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso H Syaifullah, S.E, M.Si menjelaskan, penarikan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan penanganan Covid-19. Akibat kebijakan tersebut, Pemkab Bondowoso harus merelakan mengembalikan anggaran dana sekitar Rp. 200 Milyar.
“Kita memenuhi permintaan mendagri bahwa Kabupaten dipotong 50 persen. Sekitar Rp. 2 Milyar,” kata Sekretaris Daerah Bondowoso saat di temui usai rapat dengan seluruh OPD di Kantor Pemkab setempat, Rabu (29/4).
Kata Sekda Syaifullah, pengembalian tersebut berpengaruh terhadap jatah anggaran pada masing-masing OPD. Akibatnya, alokasi anggaran OPD dipangkas 50%.
Sehingga OPD dituntut untuk hanya melaksanakan program yang berskala prioritas. Seperti, infrastruktur yang memerlukan pembangunan tahun ini tidak bisa ditunda, misalnya jembatan di jalan Panjaitan yang sudah mulai bergetar.
“Semua dinas kita potong 50 persen. Hanya pembangunan seperti jembatan yang mau jebol, yang dikerjakan. Dan seperti diklat, hibah dan perjalanan dinas ditiadakan,” jelasnya.
Kendati demikian, tegas Syaifullah, penarikan anggaran tersebut tidak berpengaruh terhadap alokasi penanganan di Covid-19 daerah. “Tidak berpengaruh. Anggaran Covid daerah aman,” tutupnya.
Informasi dihimpun, intruksi pemerintah pusat tersebut tercantum dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan no 119/2813/SJ dan no 117/KMK/07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
Disisi lain, diketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Sekda mengaku bahwa pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bondowoso dipastikan tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Namun hal tersebut tidak berdampak apapun dibanding pemotongan anggaran daerah oleh pusat. “Makanya saya bilang nggak usah ekspansi dulu terhadap kegiatan. Bertahan hidup dulu aja,” pungkasnya. [san]

Tags: