Rapat koordinasi antisipasi kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi musim hujan, Senin (18-11) di kantor BPBD Jatim. [Oki Abdul Sholeh/bhirawa]
BPBD Jatim, Bhirawa
Memasuki musim penghujan sesuai analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Oktober, November dan Desember 2019. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Kesiapsiagaan Daerah Dalam Menghadapi Musim Hujan.
Bertempat di ruang Siaga BPBD Jatim, Senin (18/11), rakor dihadiri puluhan peserta diantaranya dari Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten/Kota se Jatim dan Bakorwil se Jatim. kemudian dari OPD terkait pelaksanaan bencana, diantaranya Perum Jasa Tirta, Dinkes Provinsi, Dinsos, PU Pengairan dan PU Cipta Karya. Serta unsur kepolisian dan TNI.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Suban Wahyudiono sesuai prakiraan cuaca BMKG musim hujan 2019-2020 di Provinsi Jatim diawali pada Oktober. Serta pada November-Desember 2019 dan puncaknya pada Januari-Februari 2020. Sehingga rakor ini diadakan berkaitan dengan ancaman bencana metereologi.
“Akan ancaman bencana metereologi ini, kita harus siap siaga, dan waspada. Melalui rakor ini, kami pun harus menyiapkan beberapa peralatan untuk penanggulangan bencana banjir, bencana longsor, dan bencana angin puting beliung,” kata Suban Wahyudiono.
Suban menjelaskan, di Jatim ini ada pembagian wilayah sungai, yaitu ada tujuh aliran sungai besar. Diantaranya sungai Bengawan Solo yang melewati Pacitan, Ponorogo, Madiun, Ngawi sampai Gresik. Sedangkan Brantas melewati wilayah Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Ngajuk dan Sidoarjo. Sungai Welang melewati Pasuruan, Probolinggo, Kemuning, Madura, Sampang.
“Tujuh aliran sungai besar Itulah yang menjadikan daerah maupun Kabupaten di Provinsi Jatim ini hampir 22 Kabupaten bepotensi tinggi terdampak banjir,” jelasnya.
Terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana di musim hujan ini, Suban menambahkan, Gubernur sudah mengeluarkan surat ke Bupati maupun Wali Kota se Jatim, yakni terkait kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Surat itu terkait imbauan agar Bupati dan Wali Kota se Jatim siap siaga menghadapi musim penghujan.
“Melalui surat Gubernur Jatim, Bupati dan Wali Kota diingatkan untuk merapatkan jajarannya dalam rangka menghadapi kesiapsiagaan bencana di jajarannya,” ungkapnya.
Masih kata Suban, rakor ini dilakukan untuk mencegah kejadian banjir pada Maret 2019 yang melanda 15 Kabupaten di Jatim. Dan paling besar bencana terjadi di Kabupaten Madiun, hampir di 8 Kecamatan, 39 Desa hampir 70.268 jiwa terendam banjir.
“Bencana banjir itu musiman. Untuk tempat yang jadi langganan banjir, setidaknya kita bisa mengurangi intensitas banjir di daerah tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Suprapto selaku Pengatur Divisi Jasa Air (DJA) II Perum Jasa Tirta (PJT) I menambahkan, pihaknya sudah menjalin kerjasama baik dengan instansi Pemerintah terkait kebencanaan. Bahkan jika ada bencana seperti kekeringan dan banjir, pihaknya siap membantu masyarakat.
“Untuk bencana banjir, kami pun mempunyai perahu karet, self bag, karung-karung yang digunakan untuk menahan resapan banjir. Juga material yang sifatnya darurat sudah kita siapkan,” pungkasnya. [bed]
