Jakarta, Bhirawa.
Mudik Lebaran memang sudah dilarang pemerintah, demi keselamatan dan kesehatan terhindar dari paparan pandemi Covid-19. Namun kenyataan di lapangan, tidak sedikit warga yang nekat mudik, bahkan berbondong-bondong seolah tanpa beban.
“Menghadapi situasi seperti ini, saya minta petugas di lapangan, bekerja tegas tapi humanis. Saat menghadapi warga yang nekat mudik dimasa pelarangan mudik Lebaran tahun 2021 ini,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rakor kesiapan Posko Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri 1442 H, di Mapolres Cirebon, Rabu (5/5), Hadir dalam Rakor itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Istiono.
Menurut Puan, situasi dan dinamika di lapangan saat ini, petugas berhadapan dengan orang yang ngotot mau pulang mudik. Maka petugas harus menerapkan disiplin namun tetap humanis, bagaimana meyakinkan masyarakat untuk tidak mudik. Diminta, koordinasi seluruh pihak terkait dengan baik, agar menghasilkan persepsi yang sama dalam pelaksanaan larangan mudik Lebaran, tersebut.
“Petugas di lapangan harus fleksibel. Misalnya, kalau ada rombongan 50 orang pengendara motor. Pada umumnya, mereka ber-solidaritas tinggi. Petugas harus bisa memberi pemahaman akan pentingnya mentaati Prokes agar tidak terpapar Corona. Petugas harus tetap santun tapi tegas. Di H-1, di H-2 Lebaran. Semua memang mau ketemu sanak keluarga. Jadi perlu sinergi dan gotong royong dalam rentang waktu peniadaan mudik,” ungkap Puan.
Berdasarkan data Korlantas, perkiraan Pemudik dari Jabodetabek dan Banten menuju Jawa dan Sumatera, mencapai 3 juta orang. Dari jumlah perkiraan tersebut, Pemudik paling banyak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik di dominasi pengendara mobil pribadi sekitar 34,5%. Operasi Ketupat untuk pengadaan mudik, akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dengan titik penyekatan dari Lampung sampai Denpasar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Korlantas Polri Irjen Istiono, mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Ketua DPR RI. Pengawasan, perhatian dan masukan dari DPR RI, sangat diperlukan demi suksesnya pelaksanaan pelarangan mudik Lebaran. Juga penambah semangat bagi aparat yang bertugas di lapangan. (ira)
