DPRD Jatim, Bhirawa
Virus corona atau Covid-19 tak ubahnya disebut-sebut sebagai ladang bisnis para pemilik layanan kesehatan. Di Jawa Timur, khususnya di Surabaya masih ditemukan rumah sakit yang memaksakan status pasien untuk di-covid-kan.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya, Hadi Dediyansah saat jaring aspirasi di Jl Kalisosok, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Minggu malam (13/9).
Dedi sapaan akrab Hadi Dediyansah ini mendapat banyak keluhan warga terkait pandemi Covid-19. Perhatian serius disikapi Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim terkait kasus orang sakit pendarahan otak yang masuk rumah sakit di klaim terkena Covid-19.
Tak hanya itu, keluarga pasien pun mengaku kesulitan dalam hal proses pengembalian ke keluarga. “Kasus orang sakit pendarahan otak masuk rumah sakit di klaim kena covid, permintaan keluarga untuk dikembalikan ke keluarganya tapi kesulitan prosesnya,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini pun berharap kepada pihak rumah sakit jangan memaksakan status pasien untuk di-covid-kan.
“Lebih baik kembali ke fungsi semula yaitu penanganan kesehatan secara profesional untuk membantu pasien yang membutuhkan penanganan sesuai penyakit yang dideritanya,” harap Dedi.
Pihaknya pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa bertindak tegas terhadap para Rumah Sakit nakal yang memanfaatkan status pasien Covid-19 untuk meraup keuntungan.
Disamping itu, keluhan warga terkait sektor pendidikan juga dirasa sangat memberatkan. Masa pandemi pun membuat pengangguran kian meningkat.
“Pendidikan kurang efektif dan memberatkan orang tua siswa. Banyaknya pengangguran akibat PHK sementara kesempatan kerja tidak ada,” terangnya.
Disela resesnya, Dedi juga meminta kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk menyambut pesta demokrasi dalam hal ini Pilwali Surabaya pada 9 Desember mendatang dengan gembira. Pihaknya tidak menginginkan pada pilkada kali ini muncul klaster baru Covid-19.
“Dalam rangka menyongsong pilwali 9 desember 2020, pesta demokrasi berjalan dengan gembira dengan menjalankan protokol kesehatan tetap terjaga. Jangan sampai pilkada muncul klaster baru,” pungkasnya. [geh]
